Search
Now showing items 1031-1040 of 1058
Pertanggung Jawaban Notaris Yang Werda Atas Akta Yang Pernah Di Buatnya Dalam Masa Jabatannya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Penelitian ini mengkaji tentang pertanggung jawaban notaris yang wreda
atas akta yang pernah dibuatnya dalam masa jabatannya, baik secara administrasi,
perdata maupun pidana serta macam-macam sanksi-sanksi berupa ...
Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia Sebagai Penunjang Pencapaian SDGS 2030
(Universitas Islam Indonesia, 2019-06-20)
Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Namun seiring semakin
berkembangnya jaman, UU No. 9 Tahun 1961 dinilai sudah tidak bisa menjadi
dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan filantropi di Indonesia. Padahal di ...
Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Upaya Pembaharuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-06-24)
Pemilihan kepala desa merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka
rekrutmen pemimpin di desa. Pilkades tidak semata-mata perebutan kekuasaan atau
bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari ...
Peraturan Daerah Berbasis Syari’ah Dalam Perspektif Negara Hukum Pada Era Otonomi Daerah (Analisis Parameter Batu Uji Peraturan Daerah Berbasis Syari’ah dan Pengawasanya)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Sejak tahun 1945 Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Deklarasi sebagai negara hukum diperjelas dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara ...
PENGARUH FAKTOR SOSIAL DALAM PEMBERIAN JASA NOTARIS KEPADA MASYARAKAT
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-15)
Penelitian ini akan menjawab masalah terkait faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kinerja Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan bagaimana sikap Notaris terhadap faktor sosial yang dapat mempengaruhi ...
Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
satu problematika pembuktian tindak pidana zina di dalam Pasal 284
KUHP ialah sulitnya membuktikan unsur delik zina. Hal ini karena perbuatan
tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang
private, ...
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Keberadaan dari saksi instrumenter merupakan perintah dari
Undang-undang, maka perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter
dirasa sangat penting keberadaannya secara tertulis. Perlindungan hukum
sebagai suatu gambaran ...
Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
This study has two formulations of problem, which are; first, why Constitutional Court in
the six rulings states that articles put on trials are open legal policies. Second, how the
implication of open legal policy ...
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Gadai Saham (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Gadai Saham (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicolpora)”. Masalah yang dirumuskan ...
Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal – Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang ...