Browsing Law by Title
Now showing items 616-635 of 2504
-
Kebijakan Asimilasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif terhadap Kebijakan Asimilasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, asimilasi berasal ... -
Kebijakan Bupati Kabupaten Badung Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Telekomunikasi
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Semakin ketatnya persaingan antar operator telekomunikasi, menjadikan antena Based Transceiver Stasiun menjadi sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan upaya memberikan jaminan akan terjaganya kualitas dan ... -
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KAITANNYA DENGAN KORUPSI DI DPRD KOTA MALANG DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
(Universitas Islam Indonesia, 2019)Penelitian berjudul Kebijakan Desentralisasi dan Kaitannya dengan Korupsi di DPRD Kota Malang dalam Perspektif Good Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat dalam ... -
Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo
(Universitas Islam Indonesia, 2020): KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan diversi sebagai penyelesaian kasus pada anak ... -
KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Formulasi Dan Penegakkan Hukum Peringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi. rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ... -
KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2016-2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-13)Penelitian tentang “Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016-2018) mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: pertama, apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI OBSTRUCTION OF JUSTICE SEBAGAI DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)Peneltian ini mengkaji tentang “Kebijakan Kriminalisasi Obstruction of Justice Sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. Ada 3 permasalahan yang dikaji dalam ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PELANGGARAN ADMINISTRATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)Dewasa ini ada kecenderungan berbagai Undang-Undang yang masuk dalam lingkup hukum administrasi mencantumkan ketentuan pidana, bahkan semakin meningkat. Kebijakan untuk menggunakan sanksi pidana dalam hukum administrasi ... -
Kebijakan Kriminalisasi Tentang Delik Makar Dalam Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia ( HAM )
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi konkrit dan objektif tentang kebijakan kriminalisasi delik makar yang diatur dalam hukum pidana dan kaitannya apabila dikaji melalui perspektif hak asasi manusia (HAM). ... -
Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-04)Studi bertujuan unntuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun, serta untuk menganalisis ... -
Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-04)Studi bertujuan unntuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun, serta untuk ... -
Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi bertujuan unntuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun, serta untuk menganalisis ... -
Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi bertujuan unntuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun, serta untuk menganalisis ... -
Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Keberlangsungan Hak Pendidikan bagi Pelajar yang Hamil
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara termasuk bagi pelajar yang hamil. Legitimasi konstitusional terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyatakan bahwa tiap-tiap ... -
KEBIJAKAN PENALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-08)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Penalisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 ... -
Kebijakan pengelola Kebun Raya Dan Kebun Binatang Gembiraloka Dalam Upaya Menanggulangi Pencemaran Limbah Kotoran Hewan Di Sungai Gajah Wong Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2014) -
Kedudukan Ad/Art Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Urgensi Pengujiannya
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-01)Partai politik memiliki kewenangan untuk mengatur internal partainya masingmasing dengan dasar AD/ART yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi partai politik masing-masing selama tidak bertentangan d ... -
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kedudukan Amicus Curiae pada pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik terkait putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng pada kasus Prita Mulyasari. Metode ...