KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KAITANNYA DENGAN KORUPSI DI DPRD KOTA MALANG DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Abstract

Penelitian berjudul Kebijakan Desentralisasi dan Kaitannya dengan Korupsi di DPRD Kota Malang dalam Perspektif Good Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat dalam menanggapi persoalan korupsi di DPRD Kota Malang di tinjau dari aspek desentralisasi, serta untuk mengetahui asas-asas penyelenggaraan negara yang baik apa saja yang dilanggar menurut konsep good governance. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen kepustakaan yang ditelaah dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal, dan perundang-undangan dan media massa yang aktual dan bisa dipercaya. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti melalui pendekatan secara yuridis normatif dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, maka penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah kebijakan diskresi dengan tujuan melimpahkan kewenangan atau mengambil alih penyelenggaraan roda pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kota Malang dikarenakan terhentinya roda pemerintahan di Kota Malang serta atas kasus korupsi tersebut tidak terpenuhinya asas penyelenggaraan yang baik dan bersih yaitu asas keterbukaan dan akuntabilitas.