Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 732-751 of 2335
-
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12)Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan dan penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan ... -
Kewenangan Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2008) -
Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara yang memuat Klausula Pilihan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tidak diaturnya ketentuan Hukum Perdata Internasional yang relevan dalam suatu instrumen hukum khusus menjadikan problematika tersendiri dalam praktiknya. Problematika yang terjadi adalah pengakuan dan pelaksanaan ... -
KEWENANGAN PENYADAPAN PRAKTIK KARTEL SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LEMBAGA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penegakan hukum praktik kartel merupakan salah satu bentuk penegakkan terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai salah satu institusi yang berwenang dalam menangani hal ... -
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN AKSI VANDALISME MENURUT ( PERDA NO. 4 TAHUN 2013 ) TENTANG KETERTIBAN UMUM ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KULON PROGO )
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-09)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan masalah yang ... -
Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi untuk mengajukan Permohonan PKPU (Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pada praktiknya, kredit sindikasi masih dijumpai permasalahan terkait pada kewenangan untuk menempuh upaya hukum khususnya PKPU apabila debitor mengalami kesulitan pembayaran. Majelis hakim lebih mempertimbangkan pembuktian ... -
Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai Collecting Societies dalam Sistem Pembayaran Royalti
(Universitas Islam Indonesia, 2008) -
Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-Undang tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Penelitian ini berjudul “Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-Undang Tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru”. Penelitian ini ditarbelakangi oleh satu semangat untuk mengetahui kompleksitas persoalan-persoalan ... -
KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... -
Konsekuensi Hukum Masuknya TAP MPR RI ke dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(UII Yogyakarta, 2016-03-17)Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT dirasa kurang maksimal . selain pembiayaan mengenai pendidikan dan sosialisasi bisnis secara Islami juga masih kurang. BMT dianggap menjadi lembaga pembiayaan mikro yang dapat ... -
Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Affiliator Binary Option Trading Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Skripsi ini meneliti tentang konsep pertanggungjawaban pidana bagi affiliator binary option trading kaitannya dengan tindak pidana pencucian, yang bertujuan untuk menjawab masalah: Pertama, Bagaimana bentuk pertanggung ... -
Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak Atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Judul Studi Kasus Hukum ini adalah KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (StudiKasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg). ... -
Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak Atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Judul Studi Kasus Hukum ini adalah KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (StudiKasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg). ... -
Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Victimless Crime di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian berlatarbelakang atas tindak pidana perjudian sebagai victimless crime dengan fakta kasus indra kenz dan doni salmanan yang dilaporkan oleh pemain situsnya sendiri dengan salah satu sangkaan Pasal 27 ayat (2) ... -
Konstitusionalitas Wacana Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penyelenggaraan pemilu di Tahun 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024, sebagaimana telah dicapai melalui rapat bersama antara komisi II DPR RI, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum ... -
Konstitusionalitas Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Wakil Menteri dalam pembentukan awalnya diperkirakan bahwa sistem pemerintahan presidensial di Indonesia belum mengenal Nomenklatur istilah jabatan Wakil Menteri yang diangkat secara politis oleh Presiden melalui hak ... -
KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENERBIT E-MONEY GOPAY DENGAN PEDAGANG PEMILIK QR CODE PT. GO-JEK INDONESIA (Studi Penggunaan E-Money Go-Pay sebagai Metode Pembayaran)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-12)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara penerbit e-money Go-Pay dengan pedagang pemilik QR. Code PT. Go-Jek Indonesia dalam hal penggunaan e-money Go-Pay sebagai metode ... -
KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN ANTARA PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK., PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. DAN KONSUMEN PENGGUNA E-TOLL CARD MANDIRI
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Kelancaran lalu lintas di jalan tol dipengaruhi oleh waktu pelayanan yang diberikan kepada pengemudi saat mereka mengambil tiket di gardu/loket gerbang keluar tol saat membayar biaya administrasi yang dikenakan kepada ... -
Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)The Internet has improved leaps and bounds in accord to our needs. Unfortunatley, these improvements are seen as a free platform in which cyber crime often happens. Online gender-based violence (GBV) is one amongst many ... -
Konstruksi Hukum Terhadap Perkawinan Sedarah (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Perkawinan sedarah merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum baik hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum agama. Sebagaimana Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur suatu perkawinan yang dilarang. ...