Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 285-304 of 2504
-
Hubungan Hukum Antara PT. Go-jek Indonesia dengan Driver Go-jek (Studi Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Layanan Go Ride antara PT. Go-jek Indonesia dan Driver Go-jek di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dan driver go-jek khususnya go-ride yang berada di wilayah Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana hubungan hukum antara ... -
Hubungan Hukum antara PT. Go-jek Indonesia dengan Pengemudi Go-jek dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-20)Penelitian yang berjudul “Hubungan Hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengemudi GO-JEK dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni bagaimana hubungan kemitraan antara PT. GO-JEK ... -
Hubungan Hukum Antara PT. Go-Jek Indonesia Dengan Pengemudi Go-Jek Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian yang berjudul “Hubungan Hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengemudi GO-JEK dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni bagaimana hubungan kemitraan antara PT. GO-JEK ... -
HUBUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PT. PRIMISSIMA DENGAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasma yang ada dalam perusahaan BUMN dengan UMKM. Rumusan masalah dalam studi ini adalah mengetahui hubungan hukum antara keduanya agar berjalan selaras sesuai dengan ... -
Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca Konversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan hukum nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana ... -
Hubungan Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Transaksi Branchless Banking dan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
(UII, 2016)Branchless Banking dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan keuangan di luar cabang Bank konvensional, dengan menggunakan Agen dan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi, ... -
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA JASA GO-SEND PT. GOJEK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dan pertanggungjawaban dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia. Layanan Go-send milik PT. Gojek Indonesia dinilai dapat mempermudah proses pengangkutan ... -
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK YANG TERDAPAT DALAM LAYANAN VHO (VIRTUAL HOTEL OPERATOR) (STUDI KASUS KASUS OYO SEBAGAI SALAH SATU VIRTUAL HOTEL OPERATOR)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dan perlindungan hukum para pihak pada layanan Virtual Hotel Operator. Layanan Virtual Hotel Operator sendiri dinilai dapat mempermudah konsumen ... -
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN KRATON NGAYOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-09)Penelitian dengan judul “Hubungan Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Dengan Kraton Ngayogyakarta Dalam Pengelolaan Pertanahan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: ... -
HUBUNGAN KELEMBAGAAN BAWASLU DAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kelembagaan Bawaslu dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu (studi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2016 DI DESA GEMBONG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun 2016 di Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, yang bertujuan untuk menjawab ... -
Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015
(UII Yogyakarta, 2016)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik ... -
Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Otonomi Daerah
(UII Yogyakarta, 2016-03-10)Penelitian ini berjudul “Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Badan Pengusahaan Batam Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Otonomi Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ... -
Hubungan Tata Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segi historis pembentukan Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Dadi Makmur di Desa Leses terkait latar belakang dan hubungan tata kerja Kepala Desa ... -
HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Sebagian besar masyarakat menggunakan jalur transportasi darat (jalan raya) karena merupakan jalur perhubungan yang mudah dan murah dibandingkan kedua jalur lainnya yaitu jalur perhubungan udara dan jalur perhubungan air. ... -
Hubungan Walikota Dan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat dengan membuat peraturan yang ketat berkaitan dengan rokok. Di ... -
HUBUNGAN WEWENANG PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI JAMBI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu:Bagaimana kewenangan pengelolaan sumber ... -
Human Rights Law Analysis On The Practice Of Surrogacy In Indonesia
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-14)Surrogacy is an attempt to get child outside the natural way that has not been regulated in Indonesian law. But many married couples in Indonesia carry out surrogacy in secret. This is certainly a problem and debate ... -
Human Rights Mechanism Through ASEAN Human Rights Mechanism
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)The new spirit of ASEAN Human Right mechanism has indicated how crucial the arrangements regarding human rights in Southeast Asia region are, the establishment of ASEAN human rights enforcement has become the main pillar ... -
Hutang Panai’ Sebagai Alasan Perceraian dalam Masyarakat Adat Suku Bugis-makassar
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini membahas mengenai Hutang Panai’ Sebagai Alasan Perceraian Dalam Masyarat Adat Suku Bugis-Makassar. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan uang panai’ dalam ...