HUBUNGAN WEWENANG PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI JAMBI

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu:Bagaimana kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi?; dan apa faktor dan penghambat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan dari metode kepustakaan dengan mempelajari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah, kemudian data tersebut diolah dalam bentuk deskriptif di hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan berusaha mencoba menerangkan sesuatu yang terjadi di lapangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi belum berjalan optimaldan belm memberika keuntungan yang besar terhadap pemerintah maupun masyarakat Provinsi Jambi sehingga perlu menjadi perhatian khusus aparatur pemerintahan untuk lebih konsisten meningkatkan potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi. Adapun kendalanya dari berbagai macam peraturan yang saling tumpang tindih antara pusat dan daerah. Upaya yang seharusnya dilakukan yaitu pimpinan/kepala daerah harus bertindak transparan dalam pengelolaan sumber daya alam agar menguntungkan masyarakat sekitar dan daerah. Penelitian ini menyarankan pemerintah daerah untuk dilakukan yaitu pimpinan/kepala daerah harus bertindak tegas dan konsisten dalam melakakukan tuntutan terhadap pemerintah pusat untuk melakukan pembicaraan ulang tentang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam agar lebih menguntungkan daerah yang kaya akan sumber daya alam.