HUBUNGAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR DENGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Abstract

Sebagian besar masyarakat menggunakan jalur transportasi darat (jalan raya) karena merupakan jalur perhubungan yang mudah dan murah dibandingkan kedua jalur lainnya yaitu jalur perhubungan udara dan jalur perhubungan air. Kemudian karena banyaknya orang yang membutuhkan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor adalah hal yang sudah tidak dapat dihindarkan. Setiap tahun jumlah kendaraan semakin meningkat, hal tersebut kemudian mempengaruhi kehidupan lalu lintas dan menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan lalu lintas. Kemudan hal-hal yang erkaitan dengan lalu lintas tersebut menjadi tanggungjawab daripada instansi yang berwenang dalam bidang lalu lintas, dalam hal ini instansi tersebut adalah Kepolisian dan Dinas Perhubungan Daerah tersebut. Berkaitan dengan hal di atas maka penulismelakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Tata Kerja Kepolisian Resor dengan Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung.” Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Temanggung di Kabupaten Temanggung apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengetahui bagaimanakah pemisahan wewenang pengaturan lalu lintas antara Kepolisian Resor Temanggung dengan Dinas Perhubungan Temanggung. Setelah dilakukan penelitian untuk mencari data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hubungan Tata Kerja Kepolisian Resor dengan Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung sudah dilaksanakan dengan cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan.