Search
Now showing items 61-70 of 196
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2007-05-19)
PRINSIP-PINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PELAKSANAANNYA DI PROVINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-08)
Negarp Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas
desentralisasl dqlam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakairotonomi
daerah dan hql ...
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-07)
Penelitian ini mengambil judul "Irnplementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Di
Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)"
dengan menggunakan metode kualitatif.
Latar belaking masalah ...
PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLl DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRlBUSl DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-09)
Sejalan dengan sistein pemerintahan desentralisasi inaka diselenggarakan
pe~nerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya. Kedudukan peinerintah
daerah dalain sistem negara ltesatuan adalah subdivisi ...
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Dl KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-28)
PERUBAHAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI BADAN LEGlSLASl DAERAH DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Dl KABUPATEN INHlL
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-28)
Bergulirnya otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, dalam pengaturannya menempatkan kedudukan DPRD ...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM REKAM MEDlS BAGI MEDlS DAN PARA MEDlS DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Dl RUMAH SAKlT UMUM DAERAH TEMBILAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-28)
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
tenvujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Maka dari itu,
terkait dengan fungsi pemerintah daerah dalam bidang pelayanan ...
PENERAPAN PERDA N0.1/1990 TENTANG IMB DALAM PENERTIBAN IMB DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI PENERAPAN IMB DI SUPERMARKET MAKRO DAN AMBARUKMO PLAZA)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-17)
Penulis dalam penulisan tesis ini mengangkat judul "PENERAPAN
PERDA N0.111990 TENTANG IMB DALAM PENERTIBAN IMB DI
KABUPATEN SLEMAN (STUD1 PENERAPAN IMB DI SUPERMARKET
MAKRO DAN AMBARLTKMO PLAZA)."
Saat ini perkembangan ...
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-28)
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menuntut adanya partisipasi dalam
bentuk peran serta masyarakat. Hal ini akan melahirkan produk Perda yng demokratis
dan berguna bagi penataan kehidupan daerah. Sebagaimana landasan ...