Search
Now showing items 41-50 of 196
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAERAH DENGAN DPRD DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH APBD TAHUN 2005 DI PROVINSI RIAU (Studi Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-05)
Refomasi di Indonesia adalah menuntut ditegakkan kembali demokrasi
setelah terjadi dekadensi demokrasi dalam praktek bernegara yang hanya mengatas
namakan rakyat belaka. Substansi kedaulatan yang dikehendaki reformasi ...
PERANAN DINAS-DlNAS DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-24)
Tulisan ini berjudul " Peranan Dinas Dinas Daerah dalam
Meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir
(Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang menjelaskan
tentang peranan dinas ...
KEWENANGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH DALAM PENGESAHAN PERATURAN DAERAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-13)
Dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah telah
Terjadi perubahan paradigrna system pemerintahan yang semula sentralistik menjadi
desentralistik, dengan demikian daerah diberikan kewenangan yang ...
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PERKARA PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2005-11-16)
Hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang diberi
tugas untuk mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk meneriina, menleriksa dan
memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur ...
DINAMIKA NEGARA HUKUM (Telaah Terhadap Praktek Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)
Indonesia yang secara sadar mengikarkan dirinya sebagai negara hukum
sebagai wadah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seiring dengan dinamika
negara hukun yang tampil sebagai fenomena yang kompleks, maka pemahaman
terhadap ...
IMPLlKASl YURlDlS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-25)
Pertanggungjawaban kepala daerah dapat diterima masyarakat melalui
DPRD yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala
daerah selama satu tahun anggaran Hal ini tentunya akan menjadi bahan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK
(Universitas Islam Indonesia, 2005-02-14)
Masalah perdagangan manusia telah terjadi sejak abad ke empat
di Tirnur Tengah dan berkernbang terus pada abad ke delapan belas di
kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau
warna kulit. Pada rnasa ...
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTEK DOKTER
(Universitas Islam Indonesia, 2005-08-08)
Praktek kedokteran merupakan suatu upaya pemberian bantuan
secara individual kepada pasien berupa pelayanan medis. Hubungan yang terjadi
dalam pelayanan medis tersebut terjadi karena adanya kontrak (transaksi
terapeutik) ...
EUTHANASIA: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, HUKUM PIDANA INDONESIA, DAN HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2005-09-09)
Bahwa konsep-konsep pemikiran intelektual selalu menyisakan perdebatan.
Bahkan mengidap berbagai persoalan filosofis. Penentuan si kap dalam
memandangnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika, moralitas, ...
IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PENERAPAN OTONOMI DESA DI DESA SENDAYAN DAN DESA KAMPUNG PANJANG KEC. KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07)
Perkemtangan pemerintahan desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat
strategis berkaitiln dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat
mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan. ...