Search
Now showing items 31-40 of 196
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP NARAPIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2009-08-11)
Posisi Lembaga Perrnasyarakatan (Lapas) dalam sistem hukum sering disebut
sebagai muara dari peradilan. Tetapi posisi lembaga ini sering dianaktirikan dibanding
lembaga penegak hukurn atau peradilan yang 1ain.Kondisi ini ...
PERILAKU PENEGAK HUKUM DALAM PERADILAN ASRORI (Telaah Melalui Pendekatan Hukum Progresif)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-10-08)
Peradilan Asrori merupakan salah satu contoh miscarriage of justice yang pernah
terjadi dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu perilaku yang menunjukkan gagalnya
penegak hukum kasus Asrori dalam mencapai tujuan ...
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-01-05)
Judul tulisan ini adalah “Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Usaha
Makanan Yang Mengandung Formalin”. Perlindungan konsumen di Indonesia
masih jauh dari harapan, ini dikarenakan perlindungan konsumen merupakan
suatu hal ...
PENGATURAN CYBER CRIME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2007-05-02)
Kejahatan teknologi informasi atau dikenal dengan istilah cyber crime
merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Hal ini
dikarenakan dampak dari kejahatan ini sangat luas dan banyak merugikan
perekonomian ...
URGENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-08)
Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang
dipergunakan bagi negara-negara Anglo-Saxon dan bertujuan untuk
mempermudah pembuktian dalam istilah mereka "certain cases" atau
kasus-kasus tertentu atau ...
KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DAN KONSEKUENSINYA DALAM TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DI RSUP DR SARDJITO
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-29)
Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito adalah Rumah Sakit disamping
melakukan kegiatan utama pelayanan medik, juga melakukan kegiatan pendidikan dan
penelitian. Pelayanan medik yang dilakukan adalah tindakan medis diagnostik ...
PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UCTD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-02-21)
Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut: 1 .Mengapa pendiri negara memberikan kekuasaan yang sangat besar pada
eksekutif dalam UUD 1945 sebelum amandemen?. 2 .Mengapa terjadi ...
PENERAPAN HAK MORAL ATAS PERUBAHAN ISI MUSIK DAN LAGU “DI DADAKU ADA KAMU” KARYA CIPTA DODO ZAKARIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-02-15)
Judul penelitian ini adalah “Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik Dan Lagu
“Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria, yang ditulis dengan menggunakan ketentuan
Pasal 24 UUHC 2002 tentang Hak Moral sebagai ...
PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ERA PEMILIHAN SECARA LANGSUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-05)
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa implikasi terhadap acianya
perubahan sistem pemerintahan daerah. Salah satu diataranya adalah perubahan di daiam
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Di dalam Pasal 18 ...
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-07)
Setelah perubahan W D 1945 khususnya Pasal 23 ULTD 1945 yang
mengatur tentang kedudukan, peran dan fungsi BPK menjadi berubah dengan
adanya aturan baru ddam Pasal 23E-23G UUI) 1945 setelah perubahan yang
mengatur tentang ...