Search
Now showing items 91-100 of 196
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM (Studi Kasus Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)
Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah mengemban amanah dalam tiga paket peraturan
perundang-undangan keuangan negara yang mencakup Undang-Undang ...
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-17)
PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH Dl PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL SEJAK TAHUN 1999 SAMPAl DENGAN TAHUN 2008
(Universitas Islam Indonesia, 2009-11-14)
Perkembangan di berbagai dae wilayah Indonesia setelah diberlakukan otonomi
daerah, menyebabkan pemerintah d"%a r ah membuat peraturan daerah masing-masing
sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Namun akibatnya di sejumlah ...
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIK DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-06)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesadaran
hukurn dan respont masyarakat terhadap pelaksanaan pensertipikatan tanah secara
massal melalui proyek LMPDP di Kabupaten Bantul. Selanjutnya diadakan ...
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPR DALAM SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-07-07)
Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang
berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan
ini mengisyaratkan bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga ...
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BPSK SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-02-15)
Konsumen seringkali tidak mengerti langkah apa yang harus ditempuh ketika
dirinya dihadapkan pada suatu sengketa dengan pelaku usaha. Karena terbatasnya
pemahaman dan kekuatan yang dimilikinya, konsumen tidak mengerti ...
LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG PADA INDUSTRI TELEPON SELULAR DI INDONESIA (KPPU v. TEMASEK, PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-L/2007 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SILANG)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-10-18)
Penelitian ini mengangkat masalah berkenaan dengan kepemilikan saham
silang oleh Temasek yang merupakan perusahaan milik Singapura beserta anak-anak
perusahaannya pada dua perusahaan seluler di Indonesia, Telkomsel dan ...
PENGGABUNGAN ASURANSI DAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis atas Akad SMile Link 88 Syariah pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-03-10)
Berupaya meningkatkan pertumbuhan unit usaha syariah, PT Asuransi Jiwa
Sinarmas MSIG Syariah memberikan layanan dengan unit link yang dinamai
Smile Link 88 Syariah. Sebuah produk asuransi jiwa yang dikemas dengan
konstruksi ...
KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-04-30)
Problem investasi di Indonesia salah satunya adalah persoalan kepastian
hukum. Problem itu muncul karena terjadinya disharmonisasi perundangundangan
yang terkait maupun persoalan sinkronisasi. Persoalan kepastian ...
POLlTlK HUKUM PENGATURAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLlTlK PASCA REFORMASI 1998 (Studi Tentang Electoral Threshold (ET) Dalam Undang-undang No. 12 Tahuan 2003)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-11-22)
Penelitian ini di latar belakangi oleh perlunya pengkajian lebih mendalam
mengenai Politik Hukum Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi
1998 (Studi Tentang Electoral Threshold Dalam Undang-undang No. ...