Search
Now showing items 81-90 of 196
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RlAU NOMOR 28 TAHUN 2005 'TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HlLlR DENGAN INDRAGIRI HULU Dl KILOMETER 17 DESA SENCALANG
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-03)
Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah
berdasarkan prinsip kesatuan dari sebuah negara-bangsa yang mengharuskan
keterjaminan hubungan yang serasi antardaerah. Namun demikian, berbagai
persoalan ...
PENEGAKAN HUKUM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR Dl JALAN Dl DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-11-24)
Penelitian ini berjudul PENEGAKAN HUKUM PEMERIKSAAN
KENEAMAN BERMOTOR DIJ44LhN DI DAEIMH ISTMEWA
YOGYAKARTA. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wewenang pelaksanaan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang menurut ...
EKSlSTENSl SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23)
Pertanggungjawaban Gubernur pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga
konstelasi check and balances system antara Gubernur dengan DPRD. Berkaitan
dengan sistem dan fungsi pertanggungjawaban tersebut menarik penulis ...
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-08)
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, ...
PENERAPAN MINUS MARGIN DALAM PERJANJIAN PEMASOKAN BARANG ANTARA HYPERMARKET CARREFOUR DENGAN PEMASOK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-05-07)
Persaingan tidak sehat dan atau usaha-usaha lain yang dilakukan oleh
pelaku usaha dalam rangka memenangkan persaingan secara tidak jujur
merupakan tindakan yang tidak terpuji. Salah satu contoh tindakan tersebut
terdapat ...
PERBANDINGAN SISTEM PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPADA DAERAH MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, DAN UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23)
KEDUDUKAN DAN PERAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)
Pemberantasan korupsi di Indonesia dewasa ini sedang digalakkan oleh pemerintah,
momentum pernyataan perang terhadap korupsi adalah dengan ditetapkan Tap MPR No XI
Tahun 1998, membicarakan pemberantasan korupsi di negara ...
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-03)
Dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan, sedangkan
pemerintah merupakan pemegang mandat untuk menjalankan pemerintahan dan harus
mempertanggungjawabkan mandat tersebut kepada rakyat. Kewenangan mengatur ...
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-29)
Corporate Social Responsibility (CSR) marupakan hal baru dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia. CSR baru diatur dalam Pasal 15 huruf b
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 74
Undang-Undang ...
PENGATURAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2009-09-04)
Penelitian ini berjudul Pengaturan Pengujian Peraturan Perundangundangan
Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya aturan uji materiil Pasca Perubahan undang-Undang
Dasar 1945 ...