Search
Now showing items 21-30 of 277
KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-29)
Pemblokiran pada konten media yang dilakukan karena belum memiliki
regulasi mengenai prosedur yang transparan dan accountable. Dalam hal ini, peneliti
menggali bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan ...
SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK INDOENSIA SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-11)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dapatkah Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit. Selain itu ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL (STUDI TENTANG KOMPETENSI KELEMBAGAAN PENGUJIAN PERDA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Pada tahun 2016 Kemendagri mengeluarkan Keputusan Pembatalan 3.124
Peraturan Daerah yang terdiri dari Perda Provinsi, Kabupaten/Kota, Keputusan Kepala
daerah. Latar belakang yang menjadi landasan untuk penelitian ini ...
KONKORDANSI SISTEM HUKUM LEMBAGA NOTARIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Penyelesaian Wanprestasi Praktek Perbankan Syariah Di Kota Padang Sumatera Barat)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-21)
Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah di terapkannya hukum
Belanda di Indonesia. Penerapan hukum Belanda di Indonesia di terapkan Indonesia dengan cara
Konkordansi. Dimana hukum Belanda yang ...
IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-19)
Penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan masih sering terjadi, meskipun pada prinsipnya KUHAP telah memberikan aturan-aturan ...
KEBIJAKAN IMPLEMENTATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGHIMPUNAN DANA ILEGAL (ILLEGAL FUNDING) STUDI KASUS BOWO JENGGOT DI PENGADILAN NEGERI MANNA BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-01)
Judul penelitian ini adalah kebijakan implementatif hukum pidana dalam
penanggulangan kejahatan penghimpunan dana illegal ( Ilegal Funding) study kasus kasus
Bowo Jenggot di Pengadilan Negeri Manna Bengkulu dan Pengadilan ...
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 dan 100/PUU-XIII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk sudah dikonsepsikan sebagai pengawal konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi. Mahkamah Konstitusi berusaha menjaga bahwa konstitusi merupakan (the supreme law of the land) yang harus ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-28)
Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas
dalam pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 bertujuan untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum ...
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-11)
Penulisan berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen” merupakan sebuah riset yang dilaksanakan ...
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-24)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rertibusi Jasa
Usaha, Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, Bagaimana
pelaksanaan ...