Search
Now showing items 31-40 of 277
PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN FIDUSIA (SKMF) DIBAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA FIDUSIA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-14)
Ketiadaan pengaturan mengenai Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF)
dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, telah menghadirkan suatu pemikiran di
dalam praktek bahwa SKMF dapat dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Jika
melihat ...
POLA PENERTIBAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA SEKS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-23)
OPTIMALISASI PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) DALAM MENGAWAL KEAMANAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-12)
Studi ini bertujuan untuk membuka wawasan kita khususnya peranan intelijen sebagai
garda terdepan keamanan nasional dalam rangka support pengambilan
kebijakan.Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa hakekat fungsi ...
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN FRANCGISE PRIMAGAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-22)
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA DALAM KONSEP OTONOMI PASCA REFORMASI DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-20)
Pasca reformasi pengaturan tentang Desa menjadi satu paket dengan Undang-undang Pemrintahan Daerah. Yakni diatur dalam UU N0.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ...
REPOSISI INTELIJEN DALAM BADAN INTELIJEN NEGARA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hakikat dan fungsi intelijen
negara di dalam negara hukum demokratis; serta mendeskripsikan reposisi
intelijen negara dalam Badan Intelijen Negara (BIN) pasca lahirnya ...
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 76/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UU NOMOR 17 TAHUN 2014 PASAL 245 TENTANG PENYIDIKAN ANGGOTA DPR
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-28)
Inisiatif penyempurnaan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) harus diposisikan menjadi entry point secara lebih signifikan ...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA (STUDY KASUS: PUTUSAN NOMOR. 83 / Pid.B / 2011 / PN. Skajo 345 / Pid. / 2012 / PT. Smg,jo MA 1014 K/Pid/2013)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-03)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 yang menyebabkan notaris harus bertanggung jawab secara pidana dalam ...
ANOMALI MPR SEBAGAI PENJELMAAN KEDAULATAN RAKYAT PASKA AMANDEMEN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-04)
Paska reformasi 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999
melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, dan berlangsung dari tahun
1999-2002. Amandemen yang dilakukan ketika itu didorong oleh keinginan ...
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU di INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Reformasi pada 21 Mei 1998 merupakan langkah awal suatu bangsa untuk
menatap sekaligus menata masa depan tanpa harus dibayang-bayangi hutang
kemanusiaan pada masalalu. Pijakan awal yang dimaksud adalah langkah nyata ...