Search
Now showing items 11-20 of 277
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-12)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang subyek hukum
korporasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rumusan masalah yang
diajukan yaitu: Bagaimanakah kebijakan formulasi hukurn pidana ...
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-13)
TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL (DUE PROCESS OF LAW)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-10)
Berpegang pada aturan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,
yang mana berarti segala aktifitas negara harus berdasarkan pada hukum. Ketika
masyarakat melanggar hukum, maka negara dapat mengambil tindakan untuk
menegakkan ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA (KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL ) MENNURUT HUKUM POSITIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-30)
Pedofilia merupakan suatu kejahatan kesusilaan secara umum, atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan ...
URGENSI REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL BAGI OPTIMALISASI QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-29)
Pertumbuhan dan perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang begitu pesat menjadi fenomena yang bisa jadi menunjukkan bahwa terdapat semangat yang begitu tinggi dari masyarakat terutama umat Islam untuk menggunakan sistem ...
BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-17)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka, (2) akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam ...
PERAN DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DALAM PENENTUAN HARGA PADA JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN MAGELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-03)
RELEVANSI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-19)
Penelitian ini berjudul Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan
Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang ...
IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)
Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses
penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian
dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di ...
KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT ( STUDI KASUS DI EKS KARISIDENAN MADIUN )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-08-23)
Organisasi Perguruan Pencak Silat merupakan salah satu alat negara dalam
mempersatukan rakyatnya. Senyatanya di eks Karisidenan Madiun Organisasi
pencak silat justru menciptakan perpecahan dalam masyarakat, karena ...