Search
Now showing items 41-50 of 277
DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (MENGGAGAS ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-23)
Dekonstruksi sistem peradilan pidana, penulis mencoba untuk memaparkan kajian tentang peran aktif advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, advokat telah ...
PEMBENTUKAN DAN KINERJA KOMISI KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-23)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang telah diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002 selama empat kali perubahan itu belum menemukan ...
RUMUSAN DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM DALAM NORMA PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 PASCA PERUBAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)
Tujuan penelitian adalah adalah mengetahui latar belakang historis mengapa kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diletakkan dalam Pasal 1 UUD 1945. Termasuk di dalamnya adalah berupaya mengetahui perubahan rumusan pada ...
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-12)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan
Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditinjau dari ketentuan
peraturan ...
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DENGAN NOMINEE AGREEMENT (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 82/PDT.G/2013/PN.DPS)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-12)
Penelitian ini berjudul pembatalan perjanjian jual beli tanah dengan Nominee Agreement (studi kasus terhadap putusan nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidaksamaan antara idealita ...
FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-06)
Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum
masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat.
Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (last ...
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) ATAS HAK PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-30)
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat ...
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ATAS PERINTAH MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-29)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif pembentukan undangundang
atas perintah mahkamah konstitusi (Studi Terhadap Undang-undang
No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD). Rumusan masalah
yang ...
HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI RUTAN SALATIGA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-13)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan
prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga.
Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-29)
Penelitian perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator (studi kasus pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ...