Browsing by Title
Now showing items 33083-33102 of 48547
-
Pengaturan Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Self Victimizing-victim Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Peristiwa overcrowding yang terjadi di Lapas membuat restorative justice dapat diberlakukan pada tindak pidana Narkotika. Restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan ... -
PENGATURAN SENGKETA BATAS WILAYAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Sengketa Antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-02-02)Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik-titik batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang mungkin dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang ... -
PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 ( Studi Atas Kekuasaan Presiden )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-02-25)Perubahan UUD 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Semua lembaga negara dalam UUD 1945 menjadi berkedudukan sederajat ... -
PENGATURAN SUBSIDI PERTANIAN BERDASARKAN PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM HUKUM NASIONAL DAN PRAKTEK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pengaturan Subsidi Petanian berdasarkan Perjanjian World Trade Organization dalam Hukum Nasional dan Praktek di Indonesia. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana ... -
PENGATURAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
(universitas islam indonesia, 2020-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturaan perizinan pengusahaan sumber daya air dan penegakan hukum pengusahaan sumber daya air di Kabupaten Kampar setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU XI/2013. Rumusan ... -
Pengaturan Tegangan Motor DC dengan Metode PWM Berbasis PLC LG Master K120S
(UII Yogyakarta, 2010)Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju motor tidak lepas dari kehidupan manusia terutama dalam bidang industri dan otomotif. Motor dapat mempermudah aktivitas manusia dalam menggerakkan atau menjalankan ... -
Pengaturan Tegangan Motor DC dengan Metode PWM Berbasis PLC LG Master K120S
(Universitas Islam Indonesia, 2010)Dengan adanya perkembangan teknoiogi yang semakin maju motor tidak lepas dari kehidupan manusia terutama dalam bidang industri dan otomotif. Motor dapat mempermudah aktivitas manusia dalam menggerakkan atau menjalankan segala ... -
Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal yang Dapat di Kualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-09)Kejahatan perdagangan anak memiliki kekhususan sendiri, dimana kejahatan ini mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk ... -
Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Perdagangan Orang
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Kejahatan perdagangan anak memiliki kekhususan sendiri, dimana kejahatan ini mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk tujuan ... -
Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kejahatan perdagangan anak memiliki kekhususan sendiri, dimana kejahatan ini mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk tujuan ... -
PENGATURAN ULANG KELEMBAGAAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh alat kelengkapan DPR RI yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai lembaga penegak etika sekaligus menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat DPR RI sebagai ... -
Pengaturan Unskilled Worker dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-25)Migran worker adalah warga negara atau masyarakat yang bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu, untuk mencari penghidupan yang layak, karena kurangnya pekerjaan di negara asalnya. Migran worker yang bekerja di luar ... -
Pengaturan Urusan Pendidikan Pesantren Oleh Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-07-11)Desentralisasi pendidikan sebagai implementasi otonomi daerah, menempatkan pemerintah daerah dan masyarakat pada posisi siap untuk menerima tanggung jawab tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang ... -
PENGAWASAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PEMUKIMAN DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2001
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-26) -
PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU DARI HUKUM BISNIS DAN HUKUM TATA NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-22)BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ... -
PENGAWASAN DAN KESEIMBANGAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2008)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan konsepsi sistem pengawasan dan keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ... -
Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Oleh Korporasi Nikel Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Nikel merupakan bahan tambang yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat pada kehidupan manusia terutama pada industri otomotif dan peralatan elektronik. Selain itu pada saat ini dunia sedang berupaya untuk ... -
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DANA MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL ISRA)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-12-29)Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA dan Kedua, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas dana masyarakat yang disimpan di KSUS BMT ISRA. Penelitian ... -
PENGAWASAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 DIWILAYAH KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH (Studi di Desa Semayu dan Adiwarno)
(Fakultas Hukum, 2019-02-16)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan ... -
PENGAWASAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 DIWILAYAH KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH (Studi di Desa Kesugihan dan Sendangsari)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Dengan adanya program dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah daerah Indonesia dan juga mampu mengatasi masalah ...