• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Pengaturan Unskilled Worker dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean

    Thumbnail
    View/Open
    01.0 cover.pdf (133.4Kb)
    02 prelliminari.pdf (650.7Kb)
    03 daftar isi.pdf (89.16Kb)
    04 abstract.pdf (1.145Mb)
    05.1 bab 1.pdf (219.4Kb)
    05.2 bab 2.pdf (226.6Kb)
    05.3 bab 3.pdf (325.5Kb)
    05.4 bab 4.pdf (100.8Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (105.8Kb)
    Date
    2016-10-25
    Author
    Rahmatullah Sasmita, Yustisia
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Migran worker adalah warga negara atau masyarakat yang bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu, untuk mencari penghidupan yang layak, karena kurangnya pekerjaan di negara asalnya. Migran worker yang bekerja di luar negaranya kebanyakan tidak memiliki kemampuan khusus atau disebut juga unskilled worker, dalam lingkup ASEAN banyak sekali kasus tentang unskilled worker yang disiksa oleh majikannya sendiri karena kesalahan yang sepele, seperti masalah bahasa yang berbeda dan tidak dimengerti. MEA adalah salah satu pillar ASEAN yang telah dimulai sejak tahun 2015, untuk memajukan ekonomi di ASEAN salah satunya adalah aliran bebas tenaga kerja terampil, dalam rangka mengizinkan mobilitasi yang terkelola serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil atau skilled worker adalah tenaga kerja terdidik dan terlatih yang siap untuk bekerja, berpendidikan tinggi. Dalam hal ini ASEAN mengatur tentang skilled worker sedangkan kenyataannya bahwa masih banyak unskilled worker yang bahkan masih bekerja serta tidak ada pengaturan hukumnya, mengapa ASEAN tidak mengatur tentang uskilled worker dan lebih mementingkan skilled worker. Bagaimana pengaturan hukum kedepannya, karena perbedaan prinsip di masing-masing negara sehingga pengaturan hukumnya tidak pernah mendapatkan hukum yang mengikat, apakah pemerintah sudah memberikan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut dan apakah hambat-hambatan terdapat dalam mengatasi masalah ini.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/3945
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV