Browsing Students & Alumnae by Subject "Tindak Pidana Korupsi"
Now showing items 1-16 of 16
-
Efektivitas Eksekusi Pidana Denda Terhadap Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifkah eksekusi pidana denda terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi, rumusan masalah yang diajukan adalah apakah terpidana perkara tindak pidana ... -
Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Eksekusi putusan perkara tindak pidana korupsi akan memberikan kepastian hukum terhadap status dari terdakwa agar segera menjalani statusnya sebagai terpidana dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan. Namun dalam ... -
Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi ... -
Gagasan Penggunaan Plea Bargaining System pada Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini mengkaji perampasan asset apabila melalui prosedur gagasan plea bargaining system, plea bargaining adalah tawar menawar hukuman antara jaksa dan tersangka atau terdakwa dengan dasar pengakuan bersalah dari ... -
GAGASAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL (COMMUNITY SERVICE ORDER) TERHADAP TERPIDANA KORUPSI PROSPEKTIF TEORI ANALISIS EKONOMI MIKRO DALAM HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-16)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana prospektif penjatuhan sanksi pidana kerja sosial terhadap terpidana korupsi berdasarkan pisau analisis teori analisis ekonomi mikro, mengingat konsepsi pemidanaan ... -
KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA PERSERO KORELASINYA DENGAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Persero dan untuk mengetahui apakah tindakan direksi beriktikad baik yang menyebabkan kerugian keuangan Persero dapat dikulaifikasikan ... -
KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasalnya beberapa saat lalu KPK menetapkan Pengacara Fredrich Yunadi sebagai tersangka ... -
KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-07)Trading in influence merupakan salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Antikorupsi. Kejahatan Trading in influence bersifat non mandatory. Artinya, pengaturan trading ... -
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-07-10)Penelitian ini mengenai pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih ... -
PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-06-04)Kejahatan korupsi di Indonesia yang semakin mengakar kuat menjadi salah satu latar belakang dicanangkannya berbagai bentuk upaya – upaya khusus untuk mengobati penyakit masyarakat tersebut, salah satu bentuk upayanya yakni ... -
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini membahas mengenai “PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Pasal 4 UU Tipikor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... -
Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana peran PPATK dalam mengungkap keterlibatan gatekeeper pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana Tipikor? Dan apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun ... -
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN KASASI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-30)Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bersifat final. Pada tahun 2013, hakim Mahkamah Agung memutus perkara tindak pidana korupsi dengan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 yang terdakwanya adalah Anggota DPR bernama Angelina ... -
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-24)Tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau disebut dengan extra ordinary crime, karena tindak pidana korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, namun di sisi lain juga telah merupakan ... -
Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan perampasan aset Unexplained Wealth pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pengembalian kerugian negara akibat ...