Master of Law: Recent submissions
Now showing items 521-540 of 1560
-
PRINCIPLE OF UTMOST GOOD FAITH DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA (STUDI KASUS PENOLAKAN KLAIM PT. ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP DEBITUR JASA PEMBIAYAAN PT. PNM)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fakta (kesehatan) tersembunyi pada kesehatan tertanggung yang merupakan pelanggaran principle of utmost good faith dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa, serta untuk mengkaji ... -
PENGARUH FAKTOR SOSIAL DALAM PEMBERIAN JASA NOTARIS KEPADA MASYARAKAT
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-15)Penelitian ini akan menjawab masalah terkait faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kinerja Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan bagaimana sikap Notaris terhadap faktor sosial yang dapat mempengaruhi ... -
NOTARIS IN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-19)Penelitian ini berjudul “Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Pengaturan Kepailitan menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 ... -
IMPLEMENTASI ASAS ACTOR SEQUITOR FORUM REI PADA AKAD SYARIAH TERHADAP KLAUSULA PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-14)Penelitian ini tentang permasalahan hukum yang terkait dalam akad syariah ialah pada klausula pilihan penyelesaian sengketa di perbankan syariah, setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang ... -
Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Upaya Pembaharuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-06-24)Pemilihan kepala desa merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa. Pilkades tidak semata-mata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari ... -
Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-02)Salah satu kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia yakni mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi. Melalui instrumen Rekomendasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia, besar harapan kita Ombudsman ... -
Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia Sebagai Penunjang Pencapaian SDGS 2030
(Universitas Islam Indonesia, 2019-06-20)Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Namun seiring semakin berkembangnya jaman, UU No. 9 Tahun 1961 dinilai sudah tidak bisa menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan filantropi di Indonesia. Padahal di ... -
ANALISIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM BENTUK RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, ... -
KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-14)Penelitian ini berjudul Klausula Force Majeure Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan force majeur dalam akad pembiayaan ... -
Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Berlakunya Undang-Undang No 13 Tahun 2012
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-21)Reformasi membawa perubahan pada penyelenggaraan otonomi di indonesia. Hadir UU Pemda yang selalu bergontai-ganti menjadi perhatian. Khususnya pengaturan terkait fungi pengawasan DPRD. Penulis meneliti fungsi pengawasan ... -
AKIBAT HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK SECARA NOTARIIL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji apakah notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak, serta bagaimana akibat hukum apabila akta pengangkatan anak dibuat secara notariil. Jenis penelitian ini adalah yurudis ... -
Pertanggung jawaban Rumah Sakit Terhadap Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Penipuan Atas Laporan yang diterima BPJS
(Universitas Islam Indonesia, 2019-04-11)Kasus fraud atau penipuan dalam system layanan kesehatan yang sering terjadi di BPJS kesehatan memperlihatkan kepada kita jika lemahnya pengawasan di instansi/lembaga baik disektor swasta maupun pemerintah , dalam beberapa ... -
THE CHALLENGES OF HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA HALAL PRODUCT ASSURANCE ACT Perspective of Islamic Lawand World Trade Organization Law
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-19)This thesis aims to examine the challenges faced by Law No 33 of 2014 (Halal Act) when the halal certification regime will be fully implemented in October 2019. Halal Act is deemed to be problematic. Several protests have ... -
AKIBAT HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK SECARA NOTARIIL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji apakah notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak, serta bagaimana akibat hukum apabila akta pengangkatan anak dibuat secara notariil. Jenis penelitian ini adalah yurudis ... -
PENCABUTAN HAK DIPILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-05-16)Pencabutan hak dipilih terhadap mantan narapidana yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilih Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan hukum pidana dan ... -
IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP IKLIM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-16)Predikat kota Yogyakarta sebagai kota wisata menjadi pemicu pesatnya pertumbuhan pembangunan hotel. Menyikapi permasalahan akibat pembangunan hotel, pemerintah kota Yogyakarta menerbitkan kebijakan dalam bentuk Peraturan ... -
IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-20)Adapun permasalahan dalam penelitian ini, pertama, apakah implikasi perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terhadap pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden? Kedua, apakah implikasi ... -
RISALAH RAPAT SEBAGAI PERJANJIAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL ASOSIASI PERUSAHAAN BAN INDONESIA Studi kasus putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-28)Kartel merupakan jenis pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha. Karena dampak dari kartel mampu menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nyata. Pada tanggal 7 Januari 2015 KPPU mengeluarkan ... -
KEWENANGAN PENGADILAN MENGUJI NORMA PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-13)The aims of this thesis are: first, to know the normative meaning based on review of the policy rules (toetsingrechts) by Court according to the Indonesian legal system. Second, to provide theoretical clarity about the ... -
PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME
(Fakultas Hukum, 2019-03-14)