Search
Now showing items 51-60 of 191
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL KERATON YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM MEREK
(Universitas Islam Indonesia, 2017-02-25)
Dewasa ini pengetahuan tradisional (traditional knowledge) telah menjadi
isu penting dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyaknya
penyalahgunaan pengetahuan tradisional oleh rezim HKI membuat masyarakat
dunia ...
RELEASE & DISCHARGE DALAM MSAA DAN MRNIA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM UTANG BLBI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-18)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta akibat hukum release and discharge dalam MSAA dan MRNIA sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham utang BLBI. Penelitian ini termasuk jenis penelitian ...
PERGESERAN PEMERIKSAAN AKTA OTENTIK PASCA BERLAKUNYA UUJN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-18)
Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain dikarenakan dianggap merugikan kepentingan baik itu dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris. Perlindungan ...
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-24)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi
Notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh
para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.
Penelitian ini ...
KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA PERSERO KORELASINYA DENGAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Persero dan untuk mengetahui apakah tindakan direksi beriktikad baik yang menyebabkan kerugian keuangan Persero dapat dikulaifikasikan ...
KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-15)
Kebijakan Kriminal sebagai usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan
secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana
nonpenal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana ...
IMPLEMENTASI PRINSIP MOST FAVOURED NATION ATAS BLOCKING SITE NETFLIX DALAM KERANGKA GATS
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-14)
Penulisan tesis ini di latar belakangi oleh adanya perusahaan jasa
telekomunikasi yakni Netflix yang mendapatkan pemblokiran situs. Pemblokiran
ini dinilai penulis melanggar ketentuan GATS dikarenakan penulis menemukan
beberapa ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT SAHAM APABILA TERJADI GAGAL SERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-10-21)
Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap investor dalam
Transaksi Repurchase Agreement saham apabila terjadi gagal serah. Judul
penelitian ini diambil karena, meskipun Otoritas Jasa Kuangan (OJK) telah
menerbitkan ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-06-08)
Pembakaran hutan dan lahan di Riau selalu terjadi semenjak tahun 1982 sampai dengan tahun 2017 tetap terjadi. Pada tahun 1982-2005 telah terjadi telah terjadi proses deforestasi dan degradasi hutan alam dengan kehilangan ...
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA SEBELUM PENYIDIKAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-01-05)
Pejabat admnistrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan
wewenangnyat tidak serta merta dijalakannya dengan kehendak sendirinya akan
tetapi kesemuanya sudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Pejabat
admnistrasi ...