Search
Now showing items 31-40 of 191
KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)
Perdebatan konstitusionalitas keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi calon hakim bersama Mahkamah Agung (MA) akhirnya terjawab. Lewat putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seleksi calon hakim sepenuhnya ...
IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk ...
PEMBUATAN AKTA KUASA MUTLAK SEBAGAI TINDAK LANJUT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS
(Universitas Islam Indonesia, 2017-02-10)
Untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah, secara yuridis haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun ada kalanya untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT pembeli dan penjual belum ...
IMPLEMENTASI PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGARAN 2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)
Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa dampak
yang besar bagi kehidupan masyarakat desa diantaranya di sektor keuangan desa.
Salah satu hal yang sangat menarik dalam keuangan desa adalah mengenai
sumber ...
IMPLIKASI PENUNJUKAN LANGSUNG TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM PENGADAAN JASA E-POS (ELECTRONIC POINT OF SALES) DI BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penunjukan langsung dalam pengadaan jasa e-POS di Bandara Soekarno Hatta dapat mengesampingkan prinsip-prinsip persaingan usaha. Selain itu, tujuan penulisan ...
PENGATURAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)
Perdebatan mengenai eksistensi (keberadaan) Daerah Istimewa Surakarta sejauh ini masih mengemuka. Pihak Kasunanan Surakarta memandang Pemerintah Indonesia saat ini cenderung menutup-nutupi fakta hukum maupun fakta sejarahnya ...
IMPLEMENTASI ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENETAPAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-23)
Thesis ini mengkaji penerapan Asas Ius Curia Novit dalam putusan-putusan
hakim tunggal praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan seseorang
sebagai tersangka yang sangat kentara terlihat dari Putusan Pengadilan ...
POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG PEMERINTAHAN DESA PASCA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)
Dikeluarkannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari unsur “pemerintah
desa” berimplikasi pada tampilnya kepala desa sebagai “pemain tunggal” di
kancah pemerintahan desa. Hal ini justeru menjadi pertanyaan, mengapa ...
PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PTUN PASCA DISAHKANNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)
Penilitian ini didasarkan pada realitas rendahnya penyerapan anggaran
instansi/lembaga pemerintah oleh pejabat pemerintahan. Pejabat Pemerintahan merasa
takut apabila keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan berujung ...
PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH PEMBERI PINJAMAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09)
Perjanjian pinjam meminjam uang yang disertai dengan bunga yang cukup
tinggi masih sangat digemari oleh beberapa kalangan masyarakat, meskipun mereka
tahu akibat dari melakukan pinjaman tersebut, tidak sedikit yang ...