Search
Now showing items 21-30 of 191
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-30)
Objek Penelitian ini adalah PERLINDUNGAN HUKUM DAN
TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAAN DENGAN JAMINAN
HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS).
Penelitian ini Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ...
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-29)
RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-24)
Tingkat tindak pidana penggunaan narkotika diri sendiri di Indonesia terus
meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah pengguna narkotika
mencapai 4 juta pengguna narkotika, dan diperkirakan akan menjadi 5 ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-26)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap isteri selama proses gugat
cerai dengan alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan sosiologis ...
GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM NKRI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-29)
Penegasan dari pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus tertuang dalam Pasal 18 (b) ayat 1 UUDNRI 1945.Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris) adalah ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penggunaan hak serta kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan ...
POLITIK HUKUM PERTANAHAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMER 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Terhadap Sultan Ground dan Paku Alaman Ground)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-15)
TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-21)
Notaris/PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik ...
ANALISIS KONTRIBUSI EKONOMI CANDAH DALAM JEMAAT AHMADIYAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI CANDAH JEMAAT DAN CANDAH WAJIB LAINNYA)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)
Pemberian sedekah ataupun filantropi lainnya dianjurkan oleh semua agama,
termasuk Islam. Beberapa agama bahkan melembagakan pengadaan persepuluhan
atas nama agenda filantropinya. Jemaat Ahmadiyah memiliki sebuah konsep ...
PERTENTANGAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DENGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG (TINJAUAN KONTRAK KARYA FREEPORT ATAS PERUBAHAN SISTEM KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-17)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta kedudukan hukum
Kontrak Karya Freeport semenjak di terbitkannya Undang-Undang No 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membawa sistem ...