Search
Now showing items 31-40 of 87
IMPLEMENTASI PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-05-10)
Permasalahan yang penting berkaitan dengan penyelesaian utang piutang
melalui kepailitan adalah perlindungan terhadap Kreditor seperti pada Putusan
No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga Smg berikut ini: Para pembeli satuan ...
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSERO DALAM HAL TERJADI KERUGIAN (Studi Kasus Pada Sewa Menyewa PT.Merpati Nusantara Airlines dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-20)
Penelitian dalam tugas akhir ini berjudul “Tanggung Jawab Direksi Persero
Dalam Hal Terjadi Kerugian” dengan studi kasus pada PT.Merpati Nusantara
Airlines (PT.MNA) dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) ...
KEWENANGAN BERTINDAK SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK KERJASAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013)
Tesis ini dengan judul ”Kewenangan Bertindak Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk Menandatangani
Kontrak Kerjasama”.
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah Satuan ...
PENGATURAN SENGKETA BATAS WILAYAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Sengketa Antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-02-02)
Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik-titik
batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang mungkin
dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang ...
POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN PASCA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-11)
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan bagian kekuatan
negara yang berperan penting dalam mewujudkan, memperjuangkan, dan
menegakkan kedaulatan serta kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam
penyelenggaraan ...
ASPEK YURIDIS PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT (Studi Terhadap Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-20)
Penelitian ini akan menjelaskan tentang proses “peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang” yang dilakukan oleh Partai Politik Demokrat, Partai Golongan Karya ...
INDIKATOR PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-XI/2011)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-12)
Pasca dialihkannya kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dari MA ke MK,
banyak hasil pemilukada akhirnya di tentukan di MK. Bagi MK, dampak peralihan
kewenangan tersebut memberikan keleluasaan untuk menilai bobot ...
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DISTRIBUSI BERAS MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-02)
Tesis ini berjudul “Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap
Disrtibusi Beras Mikin (Raskin) di Kecamatan Arjasa Kabupaten
Sumenep”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan
pengawasan ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus : Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-01-25)
Konflik hak atas tanah antara masyarakat dan Perum Perhutani menjadi
penyebab konflik dalam kawasan hutan. Masyarakat merasa bahwa penguasaan
tanah yang mereka lakukan pemberian orang tua terdahulu. Di pihak lain
Perhutani ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus : Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-01-25)
Konflik hak atas tanah antara masyarakat dan Perum Perhutani menjadi
penyebab konflik dalam kawasan hutan. Masyarakat merasa bahwa penguasaan
tanah yang mereka lakukan pemberian orang tua terdahulu. Di pihak lain
Perhutani ...