Search
Now showing items 21-30 of 158
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 dan 100/PUU-XIII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk sudah dikonsepsikan sebagai pengawal konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi. Mahkamah Konstitusi berusaha menjaga bahwa konstitusi merupakan (the supreme law of the land) yang harus ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-28)
Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas
dalam pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 bertujuan untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum ...
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-11)
Penulisan berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen” merupakan sebuah riset yang dilaksanakan ...
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-24)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rertibusi Jasa
Usaha, Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, Bagaimana
pelaksanaan ...
PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN FIDUSIA (SKMF) DIBAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA FIDUSIA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-14)
Ketiadaan pengaturan mengenai Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF)
dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, telah menghadirkan suatu pemikiran di
dalam praktek bahwa SKMF dapat dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Jika
melihat ...
POLA PENERTIBAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA SEKS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-23)
OPTIMALISASI PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) DALAM MENGAWAL KEAMANAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-12)
Studi ini bertujuan untuk membuka wawasan kita khususnya peranan intelijen sebagai
garda terdepan keamanan nasional dalam rangka support pengambilan
kebijakan.Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa hakekat fungsi ...
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN FRANCGISE PRIMAGAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-22)
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA DALAM KONSEP OTONOMI PASCA REFORMASI DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-20)
Pasca reformasi pengaturan tentang Desa menjadi satu paket dengan Undang-undang Pemrintahan Daerah. Yakni diatur dalam UU N0.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ...
REPOSISI INTELIJEN DALAM BADAN INTELIJEN NEGARA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hakikat dan fungsi intelijen
negara di dalam negara hukum demokratis; serta mendeskripsikan reposisi
intelijen negara dalam Badan Intelijen Negara (BIN) pasca lahirnya ...