Search
Now showing items 31-40 of 158
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 76/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UU NOMOR 17 TAHUN 2014 PASAL 245 TENTANG PENYIDIKAN ANGGOTA DPR
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-28)
Inisiatif penyempurnaan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) harus diposisikan menjadi entry point secara lebih signifikan ...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA (STUDY KASUS: PUTUSAN NOMOR. 83 / Pid.B / 2011 / PN. Skajo 345 / Pid. / 2012 / PT. Smg,jo MA 1014 K/Pid/2013)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-03)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 yang menyebabkan notaris harus bertanggung jawab secara pidana dalam ...
ANOMALI MPR SEBAGAI PENJELMAAN KEDAULATAN RAKYAT PASKA AMANDEMEN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-04)
Paska reformasi 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999
melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, dan berlangsung dari tahun
1999-2002. Amandemen yang dilakukan ketika itu didorong oleh keinginan ...
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU di INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Reformasi pada 21 Mei 1998 merupakan langkah awal suatu bangsa untuk
menatap sekaligus menata masa depan tanpa harus dibayang-bayangi hutang
kemanusiaan pada masalalu. Pijakan awal yang dimaksud adalah langkah nyata ...
DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (MENGGAGAS ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-23)
Dekonstruksi sistem peradilan pidana, penulis mencoba untuk memaparkan kajian tentang peran aktif advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, advokat telah ...
PEMBENTUKAN DAN KINERJA KOMISI KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-23)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang telah diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002 selama empat kali perubahan itu belum menemukan ...
RUMUSAN DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM DALAM NORMA PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 PASCA PERUBAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)
Tujuan penelitian adalah adalah mengetahui latar belakang historis mengapa kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diletakkan dalam Pasal 1 UUD 1945. Termasuk di dalamnya adalah berupaya mengetahui perubahan rumusan pada ...
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-12)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan
Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditinjau dari ketentuan
peraturan ...
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DENGAN NOMINEE AGREEMENT (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 82/PDT.G/2013/PN.DPS)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-12)
Penelitian ini berjudul pembatalan perjanjian jual beli tanah dengan Nominee Agreement (studi kasus terhadap putusan nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidaksamaan antara idealita ...
FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-06)
Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum
masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat.
Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (last ...