Search
Now showing items 11-20 of 158
PERAN DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DALAM PENENTUAN HARGA PADA JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN MAGELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-03)
RELEVANSI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-19)
Penelitian ini berjudul Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan
Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang ...
IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)
Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses
penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian
dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di ...
KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT ( STUDI KASUS DI EKS KARISIDENAN MADIUN )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-08-23)
Organisasi Perguruan Pencak Silat merupakan salah satu alat negara dalam
mempersatukan rakyatnya. Senyatanya di eks Karisidenan Madiun Organisasi
pencak silat justru menciptakan perpecahan dalam masyarakat, karena ...
KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-29)
Pemblokiran pada konten media yang dilakukan karena belum memiliki
regulasi mengenai prosedur yang transparan dan accountable. Dalam hal ini, peneliti
menggali bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan ...
SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK INDOENSIA SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-11)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dapatkah Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit. Selain itu ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL (STUDI TENTANG KOMPETENSI KELEMBAGAAN PENGUJIAN PERDA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Pada tahun 2016 Kemendagri mengeluarkan Keputusan Pembatalan 3.124
Peraturan Daerah yang terdiri dari Perda Provinsi, Kabupaten/Kota, Keputusan Kepala
daerah. Latar belakang yang menjadi landasan untuk penelitian ini ...
KONKORDANSI SISTEM HUKUM LEMBAGA NOTARIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Penyelesaian Wanprestasi Praktek Perbankan Syariah Di Kota Padang Sumatera Barat)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-21)
Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah di terapkannya hukum
Belanda di Indonesia. Penerapan hukum Belanda di Indonesia di terapkan Indonesia dengan cara
Konkordansi. Dimana hukum Belanda yang ...
IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-19)
Penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan masih sering terjadi, meskipun pada prinsipnya KUHAP telah memberikan aturan-aturan ...
KEBIJAKAN IMPLEMENTATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGHIMPUNAN DANA ILEGAL (ILLEGAL FUNDING) STUDI KASUS BOWO JENGGOT DI PENGADILAN NEGERI MANNA BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-01)
Judul penelitian ini adalah kebijakan implementatif hukum pidana dalam
penanggulangan kejahatan penghimpunan dana illegal ( Ilegal Funding) study kasus kasus
Bowo Jenggot di Pengadilan Negeri Manna Bengkulu dan Pengadilan ...