Law: Recent submissions
Now showing items 521-540 of 3376
-
Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Dispensasi perkawinan anak di bawah umur memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Kecamatam Mlonggo adalah salah ... -
Implikasi Cerai Talak Pada Masyarakat Jepara Terhadap Nafkah Anak
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apa implikasi perceraian pada masyarakat Jepara terhadap nafkah anak. Rumusan masalah yang diajukan dalam studi ini yaitu: Bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak ... -
Politik Hukum & Praktik Perubahan Nama Daerah Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Perubahan nama daerah merupakan kegiatan untuk mengubah nama daerah baik kabupaten, kota, atau provinsi. Secara praktik, perubahan nama daerah merupakan yang sering terjadi di Indonesia. Dalam perkembangannya, keberadaan ... -
Implementasi Meaningful Participation dalam Pembentukan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi meaningful participation sebagai salah satu metode partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta apa ... -
Pelanggaran Hak Keselamatan bagi Pembeli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pelanggaran hak keselamatan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta. ... -
Analisis Pelaksanaan Peraturan Bupati Kudus No. 8 Tahun 2016 Juncto Peraturan Bupati Kudus No.52 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Jepang Pakis Dan Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati Kudus No. 52 Tahun 2020 Juncto Peraturan Bupati Kudus No.8 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa di Desa Jepang Pakis dan Desa Loram Kulon Kabupaten ... -
Legalitas Klaim Self Defense dalam Konflik Rusia-ukraina
(Universitas Islam Indonesia, 2023) -
Penentuan Hak Konstitusional Pemohon (Legal Standing) dalam Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Kontrol masyarakat terhadap penguasa dapat dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, Namun, tidak semua masyarakat berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dikarenakan terdapat syarat yang ... -
Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing melalui Arbitrase International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) (Studi Kasus Churchill Mining Plc oleh Pemerintah Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pelaksanaan penanaman modal asing berpotensi terjadinya sengketa antara pemerintah dengan negara penanam modal asing. Sengketa tersebut salah satunya dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan yakni melalui lembaga ... -
Tindakan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial dalam Bentuk Pembuatan dan Penyebarluasan Meme
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Meme dijadikan suatu medium komunikasi yang diciptakan oleh masyarakat pengguna internet untuk mengungkapkan berbagai macam pesan-pesan tertentu yang ditujukan baik bagi pihak-pihak tertentu. Pesan-pesan ini lahir dari ... -
Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Amanah Barokah Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. persoalan yang sering terjadi dalam perjanjian adalah adanya pelanggaran isi perjanjian yang mengabaikan asas kebebasan berkontrak, ... -
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/puu-xix/2021 Terhadap Calon Peserta Pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman Tahun 2021
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Ketentuan Pasal 39 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap oleh Pemohon sebagai pasal yang multitafsir, sehingga merugikan bagi mereka. Pasal tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ... -
Urgensi Pengawasan Penggunaan Senjata Tajam di Kecamatan Talang Padang
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Senjata tajam dapat dijadikan sebagai instrumen yang berbahaya apabila digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti adanya aktivitas masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dan pengawasan ... -
Peran Mediator dalam menyelesaiakan Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Brebes
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Dalam Undang-Undang perkawinan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Mediasi yang merupakan salah satu bentuk dari ... -
Analisis Format Kelembagaan MPR RI Pasca Amandemen UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2008) -
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Kesalahan dalam Transfer Dana
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini membahas terkait dengan perlindungan nasabah bank atas terjadinya kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri yang berangkat dari banyaknya kasus kesalahan alokasi transfer dana atau yang ... -
Perbandingan Pelaksanaan Surat Wasiat Antara Lisan dan Tulisan Serta Akibat Hukum di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan dan akibat pelaksanaan surat wasiat antara lisan dan tulisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Adat. Permasalahan ... -
Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Objek Jual Belinya Bukan Milik Penjual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn.Rtg)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Perjanjian jual beli tanah dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak. Segala perjanjian harus memenuhi keabsahan syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1230 KUHPerdata. Syarat sah perjanjian baik ... -
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ... -
Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Pembunuhan berencana menjadi salah satu tindak pidana yang diatur KUHP dengan ancaman pidana waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, seumur hidup, hingga pidana mati. Permasalahannya praktik penjatuhan pidana ini sangat ...