Keabsahan Penyelenggaraan RUPSLB dalam Rangka Pemberhentian Anggota Direksi (Studi Kasus PT Sendawar Adhi Karya)

Abstract

Keabsahan penyelenggaraan RUPSLB menjadi sangat penting karena keputusan yang dihasilkan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi perusahaan dan pemegang saham. Namun pada praktiknya ketidaksesuaian prosedur dalam penyelenggaraan RUPSLB masih sering terjadi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji terkait keabsahan penyelenggaraan RUPSLB dalam rangka pemberhentian anggota direksi terkait kasus PT Sendawar Adhi Karya (PT SAK) pasca peralihan kepemilikan saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai fakta-fakta persidangan yang terdapat dalam putusan dan aspek-aspek hukum yang mempengaruhi keabsahan penyelenggaraan RUPSLB dalam rangka pemberhentian anggota direksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan oleh PT SAK dinyatakan tidak sah secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 79 dan 80 UUPT terkait prosedural penyelenggaraan RUPS serta Pasal 105 UUPT terkait tata cara pemberhentian anggota direksi. Maka dari itu perlu diperhatikan agar pelaksanaan RUPS di masa mendatang benar-benar mematuhi prosedur yang telah diatur dalam UUPT.