Browsing Law by Author "Ni’matul Huda"
Now showing items 1-20 of 21
-
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019 TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADA UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
Pegi Andrya Pertiwi (Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.50 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan ... -
Implikasi Terpidana Hukuman Percobaan Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah
Fariz Rifando (Universitas Islam Indonesia, 2017)Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan KPU RI memutuskan bahwa terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri dalam pilkada Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Diperbolehkannya ... -
Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional
Sipghotullah Mujaddidi (Universitas Islam Indonesia, 2017)Mujaddidi, Sipghotulloh. 2016. Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. ... -
Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017
Prayogo, Putri Ayu (Universitas Islam Indonesia, 2017-03-11)Penelitian dengan judul “Kewajiban Cuti bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: Bagaimanakah dasar filosofis pengaturan cuti bagi petahana yang mengikuti Pilkada ... -
Kewajiban Cuti Bagi Petahana Yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017
Putri Ayu Prayogo (Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian dengan judul “Kewajiban Cuti bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: Bagaimanakah dasar filosofis pengaturan cuti bagi petahana yang mengikuti Pilkada ... -
Optimalisasi Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Magetan
MT Yanuar Miryanta (Universitas Islam Indonesia, 2017)Dalam era demokrasi saat sekarang ini hak otonomi Daerah sangat penting untuk di laksanakan sebgaimana mestinya , untuk mengurangi beban pemerintah pusat. terlebih pada daerah daerah yang masih perlu mengalami peningkatan ... -
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN DI KELURAHAN WIROGUNAN, KEPARAKAN DAN BRONTOKUSUMAN KECAMATAN MERGANGSAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
M. Suryo Prabowo W (Universitas Islam Indonesia, 2017)Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ... -
PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PERIODE 2015-2016
Indra Cahyo Utomo (Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pelaksanaan hak inisiatif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah periode ... -
PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA WONOLELO DAN KETEP, KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG
Widi Syahriza Arief Nur (Universitas Islam Indonesia, 2017)Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten /Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Dimana Dana ... -
Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-iv/2006, Putusan Nomor 1-2/Puu-xii/2014 dan Putusan Nomor 43/Puu-xiii/2015)
Putra, Derrie Adriansyah (Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Kehadiran Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaaaan keakiman yang mandiri dan merdeka. Lebih lanjut keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat dari reformasi yang menuntut adanya pengawasan eksternal ... -
PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015
M Arifin Ilyas (Universitas Islam Indonesia, 2017)Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan agenda rutin yang biasa digelar dalam sebuah sistem demokrasi pada pemerintahan desa. Hal ini merupakan wujud demokrasi lokal, yaitu pelaksanaan demokrasi pada tingkat pemilihan ... -
PENGATURAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILUKADA MENURUT PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DAN UU NO. 10 TAHUN 2016
Adi Waskita (Universitas Islam Indonesia, 2017)Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat (demokrasi), merujuk pada ketentuan ... -
PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PANGANDARAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA
Isna Angraeni (Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana peran ... -
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA (RAPERDAIS) PERTANAHAN
Ahmad Matori Azzam Lubis (Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini berjudul Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Pertanahan. Hal ini karena Raperdais Pertanahan ... -
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman
Pratiwi, Rahma (Universitas Islam Indonesia, 2017-03-10)Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ... -
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 Di Kabupaten Sleman
Rahma Pratiwi (Universitas Islam Indonesia, 2017)Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ... -
PERBANDINGAN PENGAWASAN LEMBAGA KPK INDONESIA DENGAN SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Farrel Ardhana Ramadhan (Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi yang berjudul “Perbandingan Pengawasan Lembaga KPK Indonesia dengan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial” dilatarbelakangi dengan diterbitkannya ... -
PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Andry Palingjais Lanta Y (Universitas Islam Indonesia, 2017)Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah terobosan terbaru dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi negara Indonesia. Dibentuk berdasarkan konsep NAWACITA presiden Jokowi dodo, tujuan utama dari pembentukan BUM ... -
PROBLEMATIKA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3) (studi terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP)
Fitria Maharani Pratiwi (Universitas Islam Indonesia, 2020)Penggantian Antar Waktu (PAW) dilakukan atas usulan partai politik (parpol), populernya disebut dengan istilah recall. Recall secara etimologi dapat diartikan sebagai pemanggilan atau penarikan kembali. Di Indonesia, ... -
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK REKLAME MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME
Anggi Hermawan (Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak reklame. Rumusan masalah ...