Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman

Abstract

Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, terutama di Kabupaten Sleman. Bagaimana peranan Panitia Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran pilkada 2015 di Kabupaten Sleman serta apa kendala-kendala yang di hadapinya? Hasilnya adalah Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015, Panwas Kabupaten Sleman telah menangani sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dugaan pelanggaran yang terdiri dari 3 (tiga) kasus merupakan laporan dari masyarakat/ peserta pemilu dan 26 (dua puluh enam) kasus merupakan temuan pengawas pemilihan. Dari 29 kasus tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan kajian serta di plenokan oleh Panwas Kabupaten Sleman disimpulkan bahwa ada sebanyak 14 kasus merupakan pelanggaran administrasi, 8 temuan merupakan pelanggaraan bentuk lain, serta 7 kasus tidak ditindak lanjuti karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil. Tugas dan wewenang Pawaslu terkait penanganan pelanggaran dalam pemilu, maka Panwaslu Kabupaten Sleman telah menjalankan sesuai dengan amanah Undang-Undang. Meskipun terdapat kendala-kendala yang membuat Panwaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sedikit terganggu, namun tetap bisa diatas oleh Panwaslu secara internal. Sehingga Perlu adanya kerjasama yang lebih bersinergi dari seluruh pihak yang terkait. Dan peningkatan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Hal itu berkaitan dengan efek jera yang dapat lahir setalah adanya penjatuhan sanksi tersebut. Diperlukan juga perombakan regulasi tentang tugas dan wewenang panwaslu berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan dan penanganan pelanggaran, karena saat ini kedudukan panwaslu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ada sangat lemah.