Browsing Law by Title
Now showing items 691-710 of 2504
-
Kedudukan Perkawinan Adat Pura Pakualaman Yogyakarta Dari Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-12)Perkawinan ini adalah suatu hal yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan ... -
Kedudukan Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Prendengan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)
(UII, 2016)Penelitian ini berjudul : KEDUDUKAN SEKRETARIS DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Berlakunya ketentuan di dalam Pasal 202 ayat (3) ... -
Kedudukan Sita Pidana terhadap Sita Umum dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kasus kepailitan PT Aliga Internasional Pratama menjadi bukti adanya dualisme kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Aliga ... -
Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kasus kepailitan PT Aliga Internasional Pratama menjadi bukti adanya dualisme kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Aliga ... -
Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 34/PUU-XI/2013
(UII Yogyakarta, 2015-12-31)Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membuat terobosan terbaru terkait dengan permohonon pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang berisi aturan tentng permohonan peninjauan kembali (PK) ... -
Kedudukan Surat Keterangan Produk Bi Checking Sebagai Alat Bukti Adanya Dua Atau Lebih Kreditor ( Putusan Nomor 34/PAILIT/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst)
(Universitas Islam Indonesia, 2012) -
KEDUDUKAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-17)Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una dan juga kesesuaian pembayaran uang Panai dengan hukum perkawinan di Indonesia. ... -
Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-09)Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan virtual property dalam hukum benda Indonesia berkaitan dengan bentuk dan penggolongannya sebagai benda berwujud atau tidak berwujud. Hal ini dikarenakan keberadaan ... -
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PASCA REFORMASI (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-17)Kehadiran Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), tidak bisa dilepaskan dari adanya keinginan untuk berbuat lebih baik bagi kemajuan bangsa dan negara. BPD hadir disaat yang bersamaan dengan adanya arus gelombang demokratisasi ... -
KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN BAWASLU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-10)Keberadaan lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pemilu serta melakukan penindakan ... -
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999, UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana implementasi dari konsep negara hukum ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ... -
Kegagalan Diversi pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada Tahun 2020-2023
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Menurut Pasal 1 angka 7 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. ... -
Kekerasan Orang Tua terhadap Anak di Kabupaten Cirebon dalam Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Interaksi dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan konflik yang berujung pada tindak kekerasan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab dan penegakan hukum pidana perbuatan ... -
Kekuasaan Kehakiman Dalam Susunan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
Kekuatan Eksekutorial Putusan Pailit Asing di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Skripsi ini membahas mengenai “KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PAILIT ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS KEPAILITAN MANWANI SANTOSH TEKCHAND MELAWAN OCBC SECURITIES)”. Dalam penulisan skripsi ini, dalam hemat penulis melihat ... -
Kekuatan Eksekutorial Surat Kuasa Menjual Motor dalam Perjanjian Pembiayaan antara Pt. Sfi dengan Debitor di Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-10)Studi ini bertujuan untuk mengetahui perusahaan pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaannya yang dimana objek jaminan fidusia tidak didaftarkan. Pada pihak kreditor saat akan hendak mengadakan ... -
Kekuatan Hukum Akta Elektronik di Bawah Tangan dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata E-litigasi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tata cara pembuktian perkara perdata yang dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas ... -
Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengikat (Studiatasputusan No. 011/ PUU- III/ 2005 tentang Sisdiknas)
(Universitas Islam Indonesia, 2012) -
Kekuatan Hukum Pengaturan Perusahaan Perasuransian yang berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama adalah satu-satunya badan hukum asuransi yang belum memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang. hal ini bertolak belakang dengan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas ... -
Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dengan Disumpah Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/Pn. Bks)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-03)Kejahatan kesusilaan sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia. Bentuk kejahatan kesusilaan salah satu bentuknya adalah pencabulan. Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan umumnya sering dialami oleh perempuan khususnya ...