Browsing Law by Title
Now showing items 463-482 of 2504
-
Implementasi Permenhub Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabiltas di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon. ... -
Implementasi Pidana Tambahan Berupa Program Konseling Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Pidana tambahan berupa penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan korban dan menjaga keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut belum pernah diterapkan di Kabupaten Sleman. ... -
IMPLEMENTASI PRINSIP NON-INTERVENSI SEBAGAI ASEAN WAY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ATAS PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-02)ASEAN mengklaim keberhasilanya dalam memelihara ekosistem damai di kawasan regional Asia Tenggara melalui prinsip non-intervensi sebagai ASEAN way yang diimplementasikan dalam instrumen hukum ASEAN. Namun pro-kontra hadir ... -
Implementasi Prudential Principle Terhadap Fungsi Bank Kustodian dalam Praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif
(UII, 2016)Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI PRUDENTIAL PRINCIPLE TERHADAP FUNGSI BANK KUSTODIAN DALAM PRAKTEK REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLKTIF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Prudential ... -
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/puu-x/2012 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatarbelakangi proses perhitungan kerugian keuangan negara dalam persidangan tindak pidana korupsi yang masih terjadi perbedaan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara antara ... -
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan menyatakan mengabulkan ... -
Implementasi Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada 2015 Di Kabupaten Tasikmalaya
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Apa yang menyebabkan ... -
IMPLEMENTASI RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Indonesia merupakan negara yang multi-kultural yang dimana rakyatnya terdiri dari berbagai macam latar belakang. Dengan banyaknya perbedaan ini terdapat resiko yang besar atas terjadinya konflik sosial jika tidak adanya ... -
Implementasi Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan Laut Sri Tanjung Gelam di Kabupaten Karimun
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Pelabuhan Sri Tanjung Gelam adalah salah satu pelabuhan yang berada di Kabupaten Karimun. Pelabuhan memiliki standar pelayanan yang harus ditaati oleh penyelenggara pelabuhan. Standar pelayanan adalah tolok ukur ... -
Implementasi Surat Edaran Nomor: Se.1/Menlhk-pslb3/2016 Peringatan Hari Peduli Sampah 2016 Di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-31)Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Mentri dalam mengeluarkan kebijakan Surat Edaran Plastik Nomor SE.1/Menlhk-PSLB3/2016 di Kota Yogyakarta terhadap peraturan pelaksanaan yang berlaku. ... -
Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/SRENA Tentang Penataan Wilayahhukum Polres Dan Status/Tipologi Polsek Di Polresta Magelang
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan Status/Tipologi Polsek di Polresta Magelang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ... -
IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui apa apkibat hukum apabila pelaksanaan tanggung ... -
IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-18)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah Provinsi dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara ... -
Implementasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dana APBD DIY Tahun 2016 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Inspektorat DIY dalam melakukan pengawasan terhadap APBD DIY tahun anggaran 2016 terhadap pentelenggaraan pemerintahan daerah DIY. Rumusan masalah yang diajukan yaitu ... -
Implementasi Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap Menurut Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN CILACAP MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH ... -
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN UMBULHARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS D.I YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan sesuai dengan Pasal 21 disebutkan bahwa kecamatan lebih dikhususkan dalam bidang pembinaan desa/kelurahan termasuk pembinaan pemerintahan desa, kemasyarakatan ... -
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH MENURUT QANUN NO 17 TAHUN 2013
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi Tugas dan Wewenang KKR menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta hambatan dalam menerapkan Qanun KKR ... -
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP KABUPATEN BANTUL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian ini berjudul “Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi”. Penelitian ini ... -
Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini berjudul “Implementasi Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki ... -
Implementasi Tugas Panitia Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Di Banjarbaru Berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI TUGAS PANITIA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PUSAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARBARU (SESUAI DENGAN PERATURAN KEPUTUSAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK ...