• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Implementasi Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap Menurut Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap

    Thumbnail
    View/Open
    01410164 Wahyu Nugroho.pdf (6.353Mb)
    Date
    2007
    Author
    Wahyu Nugroho
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN CILACAP MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN CILACAP Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang pengawasan daerah, maka diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga perlu dibentuk adanya wadah organisasi yang menangani hal tersebut. Badan Pengawasan Daerah ( BAWASDA) Kabupaten Cilacap, yang melakukan pengawasan kegiatan umum, pemerintahan dan pembangunan terhadap pemerintahan daerah. dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Permasalahan yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah, Bagaimana Tugas, Wewenang Pengawasan yang diterapkan oleh Badan Pengawasan Daerah Di Kabupaten Cilacap menurut Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2005 , hambatan–hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap dalam menjalankan fungsinya. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan Yuridis Normatif Ialah menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, khususnya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data, Dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif ( content analysis), Selain itu juga menggunakan teknik wawancara sebagai pelengkap akan pemahaman penggalian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tugas, Wewenang Pengawasan yang diterapkan oleh Badan Pengawasan Daerah Di Kabupaten Cilacap menurut Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2005 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai Nomenklatur, bahwa disebut sebagai BADAN. Kemudian kemampuan peralatan, jumlah SDM yang ada pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap belum memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan standar kerja bagi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap, karena jumlah peralatan tidak sebanding dengan volume pekerjaan dan jumlah penggunaan peralatan.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31852
    Collections
    • Law [3440]

    Related items

    Showing items related by title, author, creator and subject.

    • Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2014) 

      Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2017-08-18)
      The purpose of this study was to measure the contribution of regional tax and Retribution Income income original area between Cities in Yogyakarta special region and see the level of achievement of the realization of tax ...
    • IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH) 

      BAYU MAHENDRA, 12912076 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)
      Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ...
    • Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014) 

      Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2016)
      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta melihat tingkat pencapaian realisasi ...

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV