IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP KABUPATEN BANTUL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi”. Penelitian ini berawal dari asumsi penulis meyakini bahwa adanya masalah atau penindakan hukum yang kurang tepat terkait masalah penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang memiliki jalan nasional baik itu yang berada di Kabupaten Bantul atau sebagai penghubung dengan Kota Yogyakarta dan juga di perbatasan Kabupaten Bantul sebelah utara dilalui jalan lingkar atau Ringroad, dengan demikian menjadi suatu tempat yang srategis untuk melakukan kegiatan periklanan dengaan cara penyelenggaraan reklame atau media informasi, akan tetapi seringkali dijumpai adanya banyak pelanggaran terkait tata cara dan pemasangannya yang mana malah membuat pemandangan yang kurang bagus di jalan yang berada di Kabupaten Bantul khususnya. Oleh karena itu, perlu adanya penataan dan juga penindakan hukum oleh Satpol PP Kab. Bantul selaku Penegak Perda bagi pelanggar penyelenggaraan reklame dan media informasi tersebut sesuai Perda Kab. Bantul No 20 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis normative dan yurudis sosiologis, yaitu melakukan kajian hokum dengan penelitian berdasar pada pendekatan dari ketentuan hokum yang berlaku dan sudut pandang hokum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil dari penelitin ini didapatkan bahwa Faktor yang menjadi penghambat penindakan Perda Kab Bantul Nomor 20 Tahun 2015 adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kab Bantul dalam menurunkan baliho/spanduk, kurangnya kerjasama dengan instansi lain dan juga masih kurangnya SDM Satpol PP Kab Bantul, serta kurangnya anggaran untuk kegiatan patrol rutin dan kurannya anggota PPNS.