• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Implementasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dana APBD DIY Tahun 2016 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

    Thumbnail
    View/Open
    ANDRYANTO SAPUTRO 13410305.pdf (1.298Mb)
    Date
    2018-01-12
    Author
    Andryanto Saputro
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Inspektorat DIY dalam melakukan pengawasan terhadap APBD DIY tahun anggaran 2016 terhadap pentelenggaraan pemerintahan daerah DIY. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menjalankan pengawasan dana APBD DIY tahun 2016 dan Hambatan-hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan peranya dalam rangka menjalankan pengawasan dana APBD DIY Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara terhadap narasumber yang berada di lingkungan instansi Inspektorat DIY. Kemudian hasil wawancara akan dilakukan analisa sehingga mendapat kesimpulan. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukan bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat DIY sudah cukup baik, namum masih terdapat kelemahan yang berupa hambatan-hambatan yang di hadapi Inspektorat saat melakukan pengawasan Keuangan Daerah. Namun dari kelemahan itu Pemerintah Provinsi DIY mempu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, yang menandakan Laporan Keuangan Daerah Provinsi DIY tidak ada kekurangan ataupun kesalahan. Anggaran APBD DIY yang besar, tentunya menimbulkan pula peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan juga harus besar. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya ada kebijakan khusus terhadap Inspektorat yang berkaitan dengan Independensinya serta perlu adanya tambahan sarana dan prasarana penunjang saat proses pengawasan, dan tuntutan Kompetensi yang harus dikuasai oleh para Auditor Inspektorat DIY.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/5769
    Collections
    • Law [3440]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV