Browsing Law by Title
Now showing items 1027-1046 of 2504
-
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT DI PURBALINGGA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-31)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaaan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek terhadap produsen knalpot di Purbalingga. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 20 ... -
PELAYANAN PASIEN RUMAH SAKIT BPJS DAN NON BPJS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit Jogja)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-12)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemenuhan hak-hak pasien rumah sakit dalam pelayanan rumah sakit dan untuk mengetahui pelayanan pasien rumah sakit BPJS dan Non BPJS dalam perspektif Hak Asasi Manusia. ... -
Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-IV/2006, Putusan Nomor 1-2/Puu-XII/2014 Dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-01)Kehadiran Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaaaan keakiman yang mandiri dan merdeka. Lebih lanjut keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat dari reformasi yang menuntut adanya pengawasan eksternal yang ... -
Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-iv/2006, Putusan Nomor 1-2/Puu-xii/2014 dan Putusan Nomor 43/Puu-xiii/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Kehadiran Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaaaan keakiman yang mandiri dan merdeka. Lebih lanjut keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat dari reformasi yang menuntut adanya pengawasan eksternal ... -
Pelepasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Pemasyarakatan menurut undang – undang No.12 tahun 1995 merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari ... -
PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT PELANGSING BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen obat pelangsing berbahan berbahaya. Hal tersebut dilatarbelakangi rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan konsumen sehingga ... -
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PULSA DI DAERAH GEJAYAN
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang analisa pelaksanaan jual beli pulsa di daerah Gejayan dan tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi keterlambatan pulsa masuk serta perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian ... -
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH MILIK WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-25)Perbuatan hukum jual beli tanah hak milik yang terjadi di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, antara pembeli (WNI) dengan penjual yang tidak lagi berhak (WNA dan perkawinan campuran) berdasarkan ketentuan Pasal 21 ... -
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-06)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak perkosaan yang berakibat kehamilan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah hak–hak perempuan sebagai korban tindak ... -
Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02-07)Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan pada Pasal 7 ayat (1) bahwasannya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) yaitu ... -
PEMAKNAAN UNSUR “UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA)” DALAM PASAL 45 AYAT (2) Juncto PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 291/PID.SUS/2017/PN.BPP)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12) -
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Penelitian ini berjudul PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017 DI KABUPATEN SLEMAN. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai pemanfaatan tanah kas ... -
PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM SIDANG PENGADILAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DI SLEMAN
(Fakultas Hukum, 2019-03-14)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyampaian surat panggilan yang dilakukan oleh kepala desa di sleman terhadap para pihak, mengindentifikasi apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh kepala desa di ... -
Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dan Justice Collaborator
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pada perkembangannya, whistleblower dan justice collaborator menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu diberikan perlindungan hukum yang sepadan dengan resiko ... -
Pembaharuan Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-19)Mendapatkan perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, tak terkecuali korban perkosaan. Korban pada umumnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini seringkali terabaikan. Sedikitnya pengaturan mengenai ... -
PEMBATALAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME OLEH MENTERI DALAM NEGERI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-10)Studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pembatalan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan untuk mengetahui apakah sudah tepat pembatalan Pasal 13 Ayat ... -
Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Kios Di Shapir Square Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Rr.Nindya Anandita Jayanti. 07410166. PEMBATALAN PERJAJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KIOS DI SAPHIR SQUARE YOGYAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.Penulisan Hukum 2012. Tujuan dari penelitian adalah Untuk ... -
Pembatalan Perjanjian Sebagai Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan
(UII, 2016)Penelitian ini berjudul PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA PENYALAHGUNAAN KEADAAN ini membahas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan yang dalam bahasa Belanda disebut Misbruik van omtandighiden dan dalam bahasa ... -
PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pemberlakuan daftar hitam (black list) menjadi jaminan para penyedia dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa untuk menghindari penyedia melakukan perbuatan kecurangan/persekongkolan. Pembatalan yang dilakukan atas ... -
Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Musik Dan Lagu
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-10)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu dengan berlatar belakang, masih banyak nya ditemukan kasus-kasus plagiarisme dan lemahnya pengetahuan umum ...