Pembaharuan Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Abstract

Mendapatkan perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, tak terkecuali korban perkosaan. Korban pada umumnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini seringkali terabaikan. Sedikitnya pengaturan mengenai korban dibanding dengan pengaturan tentang pelaku menjadi salah satu faktor mengapa korban diabaikan. Padahal seorang korban terutama korban perkosaan merupakan korban yang paling banyak mengalami kerugian diantaranya fisik maupun psikis. Pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan terhadap korban perkosaan masih jauh dari yang diharapkan. Hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan khususnya KUHAP dirasa belum mengakomodir perlindungan terhadap korban perkosaan baik dalam peraturannya maupun pelaksanaannya. Sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan pembaharuan KUHAP yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan melihat pada norma yang berlaku saat ini mengatur tentang perkosaan serta melihat penerapannya dalam praktik penegakan hukumnya dengan memfokuskan pada perempuan sebagai korban kejahatan perkosaan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka yaitu dengan melakukan perbandingan antara KUHAP dan RUU KUHAP serta melihat beberapa putusan pengadilan negeri tentang perkosaan dan melakukan wawancara langsung kepada salah satu konselor di Rifka Annisa Women Crisis Centre sebagai lembaga pemberdayaan perempuan di Yogyakarta, kemudian data yang diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji dengan berdasarkan pendapat para ahli, teori yang relevan dan argumentasi peneliti sendiri. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundangundangan dipadukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban perkosaan membutuhkan perlindungan karena: 1) kewajiban negara untuk melindungi warga negara; 2) sistem peradilan pidana harus dapat memberikan keseimbangan terhadap korban dan pelaku; 3) perbuatan pelaku telah membuat korban mengalami penderitaan akumulatif bagi korban. Dan diperlukannya perluasan terhadap pemenuhan hak dari korban perkosaan. Penelitian ini merekomendasikan adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan korban perkosaan serta perluasan beberapa bentuk perlindungan korban perkosaan.