Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 3101-3120 of 3440
-
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo Kantor Wilayah Jawa Tengah
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-19)Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia semata-mata karena ia sebagai manusia. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani masa pidana nya di sebuah Lembaga Pemmbinaan Khusus Anakpun ... -
ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADILAN DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-14)Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ... -
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Makanan merupakan suatu yang sangat penting yang harus dibutuhkan oleh manusia. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah makanan yang sehat, bergizi, tanpa mengandungbahan berbahaya, dan bagi umat muslim yang terpenting ... -
PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Bagaimana penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 ... -
Tangggung Jawab Pribadi ANggota Direksi Terhadap Munculnya Kerugian Bank Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Papua)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Penelitian ini berjudul, TANGGUNGJAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI TERHADAP MUNCULNYA KERUGIAN BANK DALAM PENYALURAN KREDIT (STUDI KASUS BANK PAPUA) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab angota ... -
PENERAPAN PASAL 4 HURUF (H) UNDANG-UNDANG NOMOR.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pasal 4 Huruf (H) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimanakah ... -
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2016/2017 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG APBD
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Peneltian ini mengkaji tentang “pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD tahun 2016/2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam ... -
PERGESERAN KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Studi ini bertujuan untuk mengkaji tentang pergeseran kewenangan pemerintah Kabupaten atau kota setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana ... -
TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-06)ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang memiiki rumusan ... -
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN VIA ONLINE DI POLRESTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-18)Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Dalam setiap kasus penipuan selalu ada korban yang dirugikan. Dalam kasus penipuan, telah diatur di dalam ... -
KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Hukum Harta Bersama setelah terjadinya perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam ... -
IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Rumusan masalah yang ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT DEMI TERCAPAINYA ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi penegekan hukum dalam konteks hukum acara pemeriksaan studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah apakah dasar pertimbangan ... -
End User Lisence Agreement Instagram dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-07)End User Lisence Agreement adalah perjanjian pemberian lisensi dari developer kepada pengguna produknya, yang saat ini berkembang termasuk mengandung ketentuan penggunaan dan juga ketentuan privasi. Dalam End User Lisence ... -
AKIBAT HUKUM PEMBENTUKAN HOLDING BUMN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2014 (STUDI PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Holding BUMN merupakan kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengefektifkan permodalan yang diberikan oleh negara terhadap BUMN. Holding BUMN dibentuk dengan cara menunjuk salah satu BUMN menjadi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT ADANYA INFORMASI YANG MENYESATKAN DALAM PROSPEKTUS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Permasalahan yang dikaji dalam studi ini berdasarkan terdapatnya masalah yang sering terjadi dalam penawaran umum (IPO) terkait penerbitan prospektus, dimana sering ditemukan informasi fakta material yang menyesatkan ... -
Tanggung Gugat Developer Dalam Jual Beli Kondominium Best Western Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-19)Perjanjian jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, yaitu pihak penjual (developer, PT. G.A.J) dan pihak pembeli (calon pemilik kondominium, Ny. Y.). Untuk memenuhi syarat perjanjian jual beli tersebut, sudah ... -
PERAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-07-07)ABSTRAK Penelitian ini berjudul Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana peran Dinas Pertanahan dan ... -
PERBANDINGAN KONSEPSI AHLUL HALLI WAL AQDI DALAM TEORI KENEGARAAN ISLAM DAN KONSEPSI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM TEORI KENEGARAAN MODERN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-02-07)ABSTRAK Imam Abul Hasan Ali Al Mawardi mengenalkan konsepsi Ahlul Halli wal Aqdi yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai konsep Lembaga Perwakilan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan praktik yang ... -
MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR (Studi Kasus Jual-Beli Part Modifikasi Sepeda Motor Melalui Internet)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian jual-beli part modifikasi melalui media internet yang tidak menimbulkan prestasi yang multitafsir dan mekanisme penentuan pihak yang bertanggung jawab ...