• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)

    Thumbnail
    View/Open
    Skripsi HAN 14410150 PDF.pdf (2.094Mb)
    Date
    2018-04-11
    Author
    Bayu Bimantara, 14410150
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijkan pemungutan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Porvinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaiman Implementasi Kebijakan pemugutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2013?; bagaiman prosedur dan akibat hukumnya apabila terjadi keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya?; Penelitian ini termasuk tipologi penelitan hukum normatif yang dibantu dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara dengan petugas SAMSAT Sukaraja. kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Hasil studi ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT Sukaraja Kab Tasikmalaya belum maksimal. Penelitian ini merekomendasikan bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat agar menambahkan upaya-upaya lain dalam kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dinas pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat juga perlu menambahkan fasilitas seperti penambahan mobil samkel, penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti akan penting dan manfaatnya pajak.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6666
    Collections
    • Law [3440]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV