Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2461-2480 of 3440
-
PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 SERTA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 P/HUM/2018
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Adanya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh KPU menimbulkan persoalan terkait persyaratan pencalonan anggota DPD. KPU menerbitkan Peraturan KPU tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... -
KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: Analisis Terhadap United Nations Convention Againts Corruption, 2003 Terkait Daluwarsa
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum pidana terhadap perjanjian internasional United Nations Convention Against Coruption, 2003 khusus terkait dengan pengaturan daluwarsa. Adapun rumusan masalah yang ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Larangan perkawinan terhadap sesama pekerja dalam satu instansi yang sama disebabkan oleh frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” yang termuat di dalam pasal ... -
Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim Serta Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus dalam Perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasal 198 ayat (1) KUHAP terkait pergantian Majelis Hakim serta peran hakim pengganti, Studi Kasus dalam perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl.” ini berisi 2 (dua) buah rumusan ... -
HAMBATAN YURIDIS DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MITRA PROTEKSI MANDIRI OLEH AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG JAKARTA PASCA RESTRUKTURISASI
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Banyak masyarakat beranggapan bahwa asuransi pada saat ikut asuransi pertama di permudah namun pada saat pembayaran klaim dipersulit atau di perlambat ,presepsi inilah yang harus di rubah oleh perusahaan asuransi jiwa ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN TERTULIS TERHADAP PEMANGGILAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (Studi Terhadap Pasal 245 UU NO.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan UU NO.17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Salah satu produk dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR untuk beberapa tahun belakang yaitu Undangn-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). UU MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPR, mengatur ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAN PENGGUNAAN VAKSIN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas beredarnya vaksin dan untuk menganalisis tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran vaksin yang mengakibatkan ... -
LEGAL STATUS OF STATE FINANCE IN HOLDING STATE OWNED ENTERPRISES
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)According to Law 17 of 2003 concerning State Finances which is strengthen by Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XI/2013 and Number 48/PUU-X1/2013, state assets that still included in the state finance scope still ... -
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BPR SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Penelitian yang dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara realita dan idealita atas fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Realitanya pada BPR Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta ... -
TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN OBAT-OBATAN (Studi Kasus Crystal X)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Peningkatan kebutuhan mengenai kebersihan organ vital wanita menunjukkan semakin tingginya konsumen atas barang tersebut. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan perlindungan bagi konsumen yang menggunakannya. ... -
LEGAL IMPLICATION OF AFTA TOWARD LEGAL PROTECTION OF INVESTOR IN INDONESIA AND MALAYSIA INVESTMENT LAW
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Globalization era provides opportunities to develop their countries, one of them through opening investment flows. Investment flow is currently growing rapidly which can be seen from each year increasing. With resources ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN OLEH TUKANG GIGI
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan kesehatan atas praktik yang dilakukan oleh tukang gigi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana konstruksi hubungan hukum ... -
Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Menyambut Pemilu 2019, KPU sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan Pemilu, menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan legislatif. Adapun Pasal 4 ayat (3) PKPU sarat dengan pandangan diskriminasi, yakni membatasi ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-11)Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan terhadap kecelakaan kerja berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana bentuk ... -
PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SESUATU KEPADA DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN FARMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-16)Dokter merupakan profesi mulia karena menyembuhkan orang-orang yang sakit. Pasien yang datang ke dokter berharap mendapatkan diagnosa penyakit apa yang sedang diderita dan mendapatkan resep obat apa yang harus dibeli ... -
PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman dan pelaksanaan penegakan hukumnya apabila ... -
MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Penelitian yang berjudul “Modus Operandi Dan Penanganan Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni Bagaimana Modus Operandi Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta?Serta Bagaimana Penanganan ... -
PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR MELALUI LAYANAN GRAB EXPRESS
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor melalui layanan Grab Express pada aplikasi Grab Indonesia termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang berdasarkan ... -
TANGGUNG JAWAB MERCHANT DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang kartu kredit dan pertanggungjawaban merchant dalam perjanjian jualbeli menggunakan kartu kredit ketika terjadi double swipe. Rumusan masalah dalam ... -
SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR: 949/Pid.sus/2015/ PN.Bjm)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)