Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2481-2500 of 3440
-
IMPLEMENTASI RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Indonesia merupakan negara yang multi-kultural yang dimana rakyatnya terdiri dari berbagai macam latar belakang. Dengan banyaknya perbedaan ini terdapat resiko yang besar atas terjadinya konflik sosial jika tidak adanya ... -
PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Presidential Threshold Dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pengaturan Presidential Threshold dapat menciptakan pemerintahan ... -
THE URGENCY OF JAPAN TO RATIFY THE 1997 VIENNA CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE (Case Study: Fukushima Nuclear Leakage)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)In the mid-2015 on March 11th ,2011 Japan was hit by 9.0 magnitude earthquake which triggered tsunami that occurred off the coast of the Pacific Ocean. and the disaster created leakage in Japan nuclear power plant in ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG PEMANGGILAN PAKSA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) KEPADA SETIAP ORANG DALAM RAPAT DPR. (Studi Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/UUMD3)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Penelitian ini menganalisis secara normatif yuridis terkait dengan pemanggilan paksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada setiap orang dalam rapat DPR sebagai mana yang ada dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia ... -
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PLAGIASI PERANGKAT LUNAK WINDOWS DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek plagiasi perangkat lunak windows di kota Yogyakarta dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan plagiasi perangkat lunak windows. Penelitian ini dilakukan ... -
GAGASAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL (COMMUNITY SERVICE ORDER) TERHADAP TERPIDANA KORUPSI PROSPEKTIF TEORI ANALISIS EKONOMI MIKRO DALAM HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-16)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana prospektif penjatuhan sanksi pidana kerja sosial terhadap terpidana korupsi berdasarkan pisau analisis teori analisis ekonomi mikro, mengingat konsepsi pemidanaan ... -
DEGRADASI TERHADAP OUTLET KARENA MENJUAL PRODUK KOMPETITOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 22/KPPU-2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19) -
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2591 K/PID.SUS/2011)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-16) -
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pembuktian tindak pidana asal dalam Perkara tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah tindak pidana ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN BADAN PERWAKILAN DESA (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga ... -
PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TIMBULHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Penelitian ini berjudul Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ... -
TANGGUNG JAWAB BIRO TRAVEL UMROH ATAS KEGAGALAN PEMBERANGKATAN JAMA’AH UMROH (STUDI KASUS ABU TOURS)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Atas Kegagalan Pemberangkatan Jama’ah Umroh (Studi Kasus Abu Tours)” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jama’ah ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI MAKASSAR, SULAWESI SELATAN (Studi Kasus Kurikulum Muatan Lokal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Anggaran Pendidikan di SMA/SMK)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah diberlakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Peraturan daerah ini menyatakan beberapa kewenangan Pemerintah Provinsi ... -
MEKANISME PERGANTIAN JABATAN ANGGOTA DPRD YANG TERKENA KASUS KORUPSI DAN FORMAT BARU PERGANTIANNYA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-25)Pada tahun lalu terjadi penetapan tersangka secara besar-besaran terhadap angggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan sembilan puluh persen lebih anggota DPRD tersebut di tangkap. Imbas ... -
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS SARANA PRASARANA YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Penyandang Disabilitas sering kali dipandang sebelah mata karena memiliki kekurangan baik fisik maupun mental. Karena kekurangan tersebut sering kali penyandang disabilitas mendapat tindak diskriminasi. Di sisi lain para ... -
URGENSI PEMBERIAN HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Hak imunitas ini merupakan hak yang memberikan kekebalan hukum kepada setiap anggota DPR, sehingga anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-03)Studi ini bertujuan untuk mengetahui realita penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan setelah munculnya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ... -
IMPLEMENTASI PRINSIP NON-INTERVENSI SEBAGAI ASEAN WAY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ATAS PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-02)ASEAN mengklaim keberhasilanya dalam memelihara ekosistem damai di kawasan regional Asia Tenggara melalui prinsip non-intervensi sebagai ASEAN way yang diimplementasikan dalam instrumen hukum ASEAN. Namun pro-kontra hadir ... -
PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS (KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Studi ini bertujuan untuk Untuk merekam serta mengetahui sistem dan bentuk Parlemen Indonesia merujuk pada konstitusi yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa dengan menggunakan tinjauan historis. Untuk mengidentifikasi ... -
Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-12)Permasalahan kedudukan dan materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) mengambil porsi tersendiri dalam penyelenggaraan indonesia Meski telah mendapat pengakuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan (2), Undang-Undang ...