Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 837-856 of 2428
-
THE LIMITATION OF THE BREACH OF CONTRACT AND TORT IN ONE LAWSUIT
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17) -
Masalah Kebijakan Dekriminalisasi Tindak Pidana Prostitusi di Lokalisasi Dolly Kodya Surabaya
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
MASALAH-MASALAH HUKUM YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada PT. JNE Cabang Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-10)PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Yogyakarta merupakan perusahaan penyedia jasa pengangkutan/pengiriman barang menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dengan ... -
Materi Stand Up Comedy Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini membahas mengenai Materi stand-up comedy sebagai objek perlindungan hak cipta di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode pendekataan yang digunakan adalah pendekatan ... -
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-14)Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui mengapa pembatalan ... -
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui mengapa pembatalan ... -
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui mengapa pembatalan ... -
Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY
(Universitas Islam Indonesia, 2016)RM. Suryo Radietama. 06410083. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur ... -
Mekanisme Pemilihan Ketua Dpr Sebelum Dan Sesudah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengangkatan Kembali Ketua Dpr Yang Telah Mengundurkan Diri)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Problematika kenegaraan merupakan suatu hal yang sangat unik untuk dipelajari. Hal ini terjadi karena adanya dinamika mulai dari permasalahan dalam bentuk pemerintahan, sampai dengan masalah kepemimpinan di dalamnya. Untuk ... -
Mekanisme Pemilihan Ketua Dpr Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengangkatan Kembali Ketua DPR Yang Telah Mengundurkan Diri)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Problematika kenegaraan merupakan suatu hal yang sangat unik untuk dipelajari. Hal ini terjadi karena adanya dinamika mulai dari permasalahan dalam bentuk pemerintahan, sampai dengan masalah kepemimpinan di dalamnya. ... -
MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR (Studi Kasus Jual-Beli Part Modifikasi Sepeda Motor Melalui Internet)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian jual-beli part modifikasi melalui media internet yang tidak menimbulkan prestasi yang multitafsir dan mekanisme penentuan pihak yang bertanggung jawab ... -
Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Karya tulis ini berjudul Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Proses pelaksanaan upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan Masalah ... -
Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Karya tulis ini berjudul Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Proses pelaksanaan upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan Masalah yang ... -
Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang diajukan oleh masing-masing lembaga yakni 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung. ... -
MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 251 AYAT (2), (3), (4), (8) UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI PEMERINTAH PROVINSI DIY)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Peraturan Daerah atau (Perda) dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur ... -
MEKANISME PENYELESAIAN KESALAHAN KERJA PADA PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kesalahan kerja Praktek Kerja Profesi Apoteker di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penyelesaian terhadap kesalahan ... -
MEKANISME PERGANTIAN JABATAN ANGGOTA DPRD YANG TERKENA KASUS KORUPSI DAN FORMAT BARU PERGANTIANNYA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-25)Pada tahun lalu terjadi penetapan tersangka secara besar-besaran terhadap angggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan sembilan puluh persen lebih anggota DPRD tersebut di tangkap. Imbas ... -
Mekanisme Pertimbangan Hukum Terhadap Denda Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Pajak ... -
Mekanisme Pertimbangan Hukum terhadap Denda Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Pajak ... -
Mekanisme Pertimbangan Hukum Terhadap Denda Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. ...