Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 857-876 of 2308
-
Pelaksanaan Fungsi Serikat Pekerja Dalam Melindungi Hak Pekerja Di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Mail Processing Center Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Merebaknya serikat pekerja di perusahaan, baik swasta maupun BUMN di seluruh Indonesia, membuktikan pekerja kini memiliki wadah untuk menyuarakan aspirasinya. Namun demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan ... -
PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PERIODE 2015-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pelaksanaan hak inisiatif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah periode ... -
Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Studi Kasus Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Di Pemerintahan Presiden Joko Widodo
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Studi ini bertujuan untuk mengetahuitentang pelaksanaan Hak Prerogatif yang dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.Penelitian ini menekankan pada Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan ... -
Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Fungsi Wakaf Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT SENTANI JAYAPURA PAPUA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah adat berdasarkan hukum adat masyarakat sentani apakah sudah sesuai dengan Undang-undang dan bagaimana peran Notaris ... -
PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN MELALUI GRADER DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-07)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun ... -
Pelaksanaan Kebebasan Dalam Pemelihan Penyelesaian Sengketa Pada Badan Penyelesaian Sengketan Konsumen (BPSK)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK yang mengerucut pada pelaksanaan kebebasan dalam pemilihan penyelesaian sengketa, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui ... -
Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Yogyakarta (Studi di RSPAU Dr. S. Hardjolukito dan PKU Muhammadiyah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-09)Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit, bahwa rumah sakit diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan limbah cair ... -
Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Hasil prapenelitian yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan yang mulia Ibu Sri Wahyuni terdapat urgensi praktik Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak sesui peraturan perundang-undangan, pertama jarangnya ... -
Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2004. ( Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Seiring perubahan UUD 1945 lahirlah lembaga baru dalam lingkungan kekuasaan Kehakiman yakni Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga ini memberikan ‘angin segar’ semangat perubahan supremasi hukum di dalam negara yang berdasarkan ... -
Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Perorangan Pada PT. Bringin Jiwa Sejahtera Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelaksanaan klaim asuransi jiwa perorangan pada PT. Bringin Jiwa Sejahtera Yogyakarta dan mengetahui cara penyelesaian klaim kematian asuransi jiwa pada PT. Bringin Jiwa Sejahtera ... -
Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Menurut PP No.224 Tahun 1961 Jo PP No.41 Tahun 1964 di Kabupaten Oku Timur
(Universitas Islam Indonesia, 2011) -
Pelaksanaan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Menurut Perkaban No 18 Tahun 2009 Di Kabupaten Karanganyar
(UII, 2016)Penelitian ini adalah tentang LARASITA ( Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah ) yang dimana layanan tersebut meupakan terobosan dari pemerintah dalam rangka peningkatan pendaftaran tanah di Kabupaten Karanganyar. Tujuan ... -
Pelaksanaan Pelarangan Tanah Absente Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan pada Peraturan Perundang- Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang kemudian pelaksanaannya diatur ... -
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Sepak terjang pemantau pemilu selama ini dapat dikatakan mempunyai kendala-kendala dalam perjalanannya. Seperti di Kabupaten Klaten, pemantau pemilu yang merupakan lembaga independen mempunyai prosedur dimana haruslah ... -
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR REL GANDA LINTAS KROYA-KUTOARJO DI KABUPATEN KEMBUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan jalur rel ganda serta mengetahui serta memahami hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalur rel ... -
Pelaksanaan Pemberian Hak Guna Usaha (Hgu) Berdasakan Peraturan Menteri dalam Negeri No 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (Studi Pada PT. Sarana Mandiri Mukti di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-31)Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian Hak Guna Usaha dan mengetahui konsekuensi, apabila pemberian Hak Guna Usaha yang diatasnya masih terdapat tanah garapan masyarakat yang belum dibebaskan ... -
Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Di Kabupaten Tegal
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalisasi negative yang mungkin di timbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Isin juga merupakan instrument untuk perlindungan ... -
Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kota Cilegon
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02-07)Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkotika oleh lapas dan mengetahui hambatan dalam ... -
Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Keanggotaan partai politik didalamnya tidak hanya berisi berjenis kelamin laki-laki, namun terdapat juga perempuan yang ikut dalam kontestasi melalui partai politik tersebut. Keterwakilan perempuan dalam politik juga ...