MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR (Studi Kasus Jual-Beli Part Modifikasi Sepeda Motor Melalui Internet)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian jual-beli part modifikasi melalui media internet yang tidak menimbulkan prestasi yang multitafsir dan mekanisme penentuan pihak yang bertanggung jawab atas prestasi yang multitafsir pada proses jual-beli part modifikasi sepeda motor melalui media internet. Pelaksanaan pemesanan part modifikasi melalui media internet sering terjadi permasalahan, yaitu part yang dihasilkan tidak sesuai dengan kehendak konsumen namun di sisi lain modifikator sebagai pembuat part modifikasi merasa bahwa dia sudah sesuai dengan arahan dan kehendak konsumen. Hal tersebut terjadi karena part modifikasi merupakan barang yang bersifat estetik sehingga sering terjadi perbedaan penafsiran antara modifikator maupun konsumen. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mekanisme pembuatan part modifikasi sepeda motor melalui media internet yang tidak menimbulkan prestasi yang multitafsir adalah harus dilihat kecakapan para pihak kemudian konsumen dalam menyatakan kehendak harus disertai dengan gambar dua dimensi yang diikuti dengan pembuatan desain oleh modifikator. Hal tersebut bertujuan untuk mengindari perbedaan penafsiran antara kedua pihak. Modifikator lalu membuat part modifikasi sesuai dengan desain yang disetujui bersama. Tahap selanjutnya setelah barang jadi lalu menyerahkan kepada konsumen disertai dengan garansi. Pada kasus ini bahwa modifikator tidak melaksanakan prestasi yang sesuai karena konsumen terlebih dahulu tidak melaksanakan prestasi yang sesuai. Apabila konsumen meminta pertanggung jawaban maka, berlaku asas exceptio non adimpleti contractus