Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 2068-2087 of 2504
-
PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Presidential Threshold Dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pengaturan Presidential Threshold dapat menciptakan pemerintahan ... -
Prevention of Secondary Victimization for Crime Victims of Sexual Violence in Court Proceeding Process in Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)The number of cases of sexual violence against women is still a concern faced by Indonesian society. When a crime of sexual violence occurs, the victim will report the crime. When undergoing the process to demand justice, ... -
Prinsip Equity dan Motivering dalam Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan putusan Hakim berdasar prinsip equity dan motivering dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada lima (5) putusan pengadilan ... -
Prinsip Kehati-Hatian Dalam Persyaratan Perjanjian Kredit Shopee Paylater
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12)Perkembangan pada dunia situs berbelanja secara online atau bisa disebut dengan e-commerce ini sangat cepat. Salah satu e-commerce yang banyak digunakan oleh konsumen adalah shopee. Shopee memiliki fitur pembayaran ... -
PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor, prinsip subrogasi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, ... -
PROBLEM HUKUM HAK JAMINAN KEBENDAAN ATAS PESAWAT UDARA DALAM HUKUM INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pengaturan lembaga jaminan kebendaan atas pesawat udara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Cara memperoleh data yang digunakan ... -
Problem Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang Terjadi di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian tentang permasalahan hukum pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman bertujuan untuk menganalisis pemanfaaatan tanah kas desa yang dilakukan dengan cara sewa menyewa ... -
Problema Pensertifikatan Tanah Wakaf Masjid Hudatutolibin Desa Pamriyan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-17)Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam Agama Islam. Dalam pelaksanaan wakaf, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka ... -
PROBLEMATIK KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan peran ganda gubernur yaitu sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah yang masih mengalami persoalan. Hal ini terlihat bahwa masih terdapatnya tarik ulur ... -
PROBLEMATIKA HAK MENGUASAI OLEH NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONATITUSI NO. 36/PUU-X/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Latar belakang studi yang dilakukan oleh penulis berangkat dari keprihatinan penulis pada rapuhnya nilai-nilai kedaulatan negara Indonesia yang berdampak terhadap pelanggaran hak-hak warga negara Indonesia mengenai ... -
Problematika Hukum Atas Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Perkembangan teknologi memiliki dampak positif bagi subjek hukum dalam mendapatkan pendapatan dalam bentuk nominal uang. Mengunggah video pada aplikasi youtube dapat menghasilkan uang dengan ketentuan yang ada pada ... -
Problematika Hukum Calon Tunggal Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(UII, 2016)Problematika hukum calon tunggal kepala daerah di awali dengan munculnya fenomena calon tunggal kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia. Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengantisipasi adanya ... -
Problematika Hukum Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(UII, 2016)Problematika hukum calon tunggal kepala daerah di awali dengan munculnya fenomena calon tunggal kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia. Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengantisipasi adanya ... -
Problematika Hukum Penyelesaian Tindakan Faktual Dan/atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Sebagai Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Setelah terbit UU AP dan Perma 2/2019 terjadi perubahan makna KTUN yang sekaligus memperluas kewenangan absolut PTUN. Dalam praktik terjadi kebingungan untuk menentukan peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan ... -
Problematika Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Kendari
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah masih relatif sering terjadi di Indonesia. Konflik tersebut timbul karena adanya persoalan terkait hubungan kewenangan antara ... -
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (STUDI GAGASAN HAK VETO OLEH PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Studi ini bertujuan untuk mengetahui problematika pembentukan Undang-undang di Indonesia (studi gagasan hak veto oleh Presiden dalam pembentukan Undang-undang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa urgensi adanya hak ... -
PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Rumusan masalah yang diajukan ... -
Problematika Pemberhentian Hakim Konstitusi (Analisis Terhadap Pemberhentian Hakim Aswanto)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penulisan ini mengkaji tentang masalah pada proses pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim Guntur Hamzah dengan rumusan masalah mengenai problematika dan implikasi terhadap pergantian Hakim Aswanto dalam masa ... -
PROBLEMATIKA PENERAPAN AMNESTI OLEH PRESIDEN DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM TATA NEGARA (Studi Kasus Pelaksanaan Amnesti Terhadap Baiq Nuril)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-12)Presiden mempunyai hak prerogatif, hak ini hanya dimiliki oleh Presiden sebagai pemimpin negara Indonesia. Hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Indonesia salah satunya adalah masalah pengampunan yaitu Grasi, Rehabilitasi, ... -
PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah terobosan terbaru dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi negara Indonesia. Dibentuk berdasarkan konsep NAWACITA presiden Jokowi dodo, tujuan utama dari pembentukan BUM ...