PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (STUDI GAGASAN HAK VETO OLEH PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG)
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mengetahui problematika pembentukan Undang-undang di Indonesia (studi gagasan hak veto oleh Presiden dalam pembentukan Undang-undang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa urgensi adanya hak veto oleh Presiden dalam pembentukan Undang-undang ?; Bagaimana konsep hak veto oleh Presiden dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia ke depan?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara meneliti bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa urgensi adanya hak veto oleh Presiden dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia membuat Presiden dapat mengontrol kekuasaan legislatif dalam membentuk Undang-undang, dan juga dapat mengontrol Undang-undang yang sekira nya dianggap bermasalah yang telah dibuat oleh legislatif; konsep hak veto oleh Presiden dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia ke depan yang pertama dengan cara melakukan amandemen terhadap konstitusi di Indonesia ini yaitu UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 20 ayat (2) yang semula nya pada tahap pembahasan harus mendapatkan persetujuan bersama, diganti dengan hanya dari persetujuan Presiden, dan Pasal 20 ayat (5) diubah dengan tata cara pemberlakuan hak veto Presiden di Indonesia. dan yang kedua dengan cara mengikuti tata cara pembentukan perundang-undangan di Amerika Serikat dan juga cara penerapan hak veto oleh Presiden nya.
Collections
- Law [2360]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Khoulud beby bestiani, 14410219 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-19)UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas dalam perkembanganya sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan hukum yang ada sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU ... -
KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)
YUKALYPTA RIDWAN, 11410095 (Universitas Islam Indonesia, 2018-09-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)
GARNIS LEILA PUSPITA, 1410235 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat ...