Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 101-120 of 2427
-
Analisis Yuridis Dan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri Terhadap Pengendalian Tingkat Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-15)Merespon tingginya fenomena bunuh diri yang terjadi pada masyarakat Gunungkidul, pemerintah membentuk peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri yang berdasarkan langsung dengan Undang-Undang ... -
ANALISIS YURIDIS DUALISME PUTUSAN DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65/HUM/2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-11)Penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan permasalahan yakni, pertama, bagaimana pertimbangan putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018? Kedua, bagaimana implikasi terhadap dualisme putusan dalam ... -
Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kab. Sleman Menurut UU Ketenagakerjaan
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini merupakan studi kasus yang meneliti mengenai kelayakan kerja dalam sebuah perusahaan rintisan yang ada di Kabupaten Sleman dengan mengangkat judul Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di ... -
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DPD DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP RAPERDA DAN PERDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebagai unsur yang mewakili daerah yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi atau membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) ... -
Analisis Yuridis Kewenangan Presiden dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan ditindaklanjuti oleh DPR dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tetapi terdapat suatu problematika dalam ... -
ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN KEUANGAN DESA (Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah 2015-2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menjadi rencanan keungan tahunan pada desa. Kepala desa bertugas untuk ... -
ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan gerakan masyarakan yang menginginkan perubahan Presiden melalui pemilihan umum yang diselengarakan Komisi Pemilihan Umum pada 17 April 2019. Para relawan dari gerakan ... -
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KESETARAAN PADA REGULASI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-24)Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti. Sebab dalam keadaan sakit manusia tidak dapat melakukan kegiatan ... -
Analisis Yuridis Penggunaan Wajar pada Aplikasi Sosial Media Tiktok
(Universitas Islam Indonesia, 2023)TikTok, sebuah aplikasi berbasis smartphone berbasis sharing media yang menyediakan kebebasan bagi pengguna untuk menyisipkan lagu dan sound effects yang dikehendaki ke dalam video berdurasi pendek yang selanjutnya akan ... -
ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN DEPOK, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Problematika Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, Bagaimana Problematika Penyelenggaraan ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-PHPU-D-IX-2011 tentang Putusan Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Demak 2011 )
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu 1. Apa ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah tindakan yang dilakukan pengusaha untuk memberhentikan pekerja. Dalam memberikan PHK ini, pengusaha tidak boleh melakukan dengan sewenang-wenang, harus melalui prosedur PHK yang sesuai ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 /PUU – IX/ 2011 Terhadap Uji Materiil Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undangundang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Karya tulis ilmiah ini berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 49 / PUU – IX / 2011 UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”. Penulis ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami putusan Mahkamah Konstitusi No 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Presiden 2019. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa alasan pemohon mengajukan permohonan sengketa ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VII/2008 Mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Kebebasan Pers
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar hakim menolak permohonan para pemohon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-VII/2008 terkait dengan para Wartawan yang mengajukan judicial review terhadap Pasal ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Sistem Pemilukada yang ada di Provinsi Papua yang berbeda dengan sistem Pemilukada di provinsi lainnya. Di Provinsi Papua, seorang bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2010 Atas Judicial Review Pasal 213 Ayat (2) Huruf E, Dan H Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Studi Terhadap Permohonan Atas Recalling Saudari Lily Chadidjah Wahid)
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Skripsi ini ditulis berdasarkan permasalahan yang terjadi oleh saudari Lily Chadijah Wahid, dimana beliau secara tiba-tiba di kenakan sanksi penggantian antar waktu oleh partainya, karena dianggap tidak tunduk kepada ... -
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Justice Collaborator Di Luar Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Kasus Putusan No. 920 K/Pid.Sus/2013)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-28)Studi Kasus Hukum ini berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG JUSTICE COLLABORATOR DI LUAR KETENTUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PUTUSAN No. 920 K/Pid.Sus/2013)” ... -
Analysis Of Making Cyber Notary As A Form Of Legal Protection For The Parties
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-10)Authentic deed is a means of evidence that has very high position in the civil law. This reason becomes very important why in the process of making authentic deed it is hoped will change using the concept of cyber notary. ... -
THE APPLICATION OF ECONOMIC EVIDENCE IN PRICE FIXING OF SCOOTER MATIC (SKUTIK) CASE IN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-20)Evidence has a very essential role to decide whether there is a violation or not in handling price fixing case. However the evidentiary of price fixing case cannot be separated from the use of economic evidence because it ...