Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-PHPU-D-IX-2011 tentang Putusan Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Demak 2011 )
Abstract
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana
pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011
di Mahkamah Konstitusi. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu 1. Apa dasar
permohonan pemohon dalam mengajukan sengketa hasil pemilukada ke Mahkamah
Konstitusi? dan 2. Mengapa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon
dalam sengketa hasil pemilukada Kabupaten Demak 2011? Penelitian ini merupakan
jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah
data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik
pengumpulan Bahan hukum yang digunakan studi pustaka yang mengkaji jurnal,
hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan
pada Bab III yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan
sebagai berikut : Dalam Permohonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten
Demak 2011 dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pemohon untuk
keseluruhan karena dalam pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan
hukum.Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan aturan-aturan
hukum yang mengatur Pemilihan Umum Kepala Daerah dan kepada pasangan calon
untuk dapat berbesar hati dalam menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan
oleh KPUD.
Collections
- Law [2308]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. S/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008)
PRADNANDA BERBUDY, 07912310 (Universitas Islam Indonesia, 2010-08-28)Penelitian ini adalah mengenai kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekauatan eksekutorial putusan Mahakarnh Konstitusi dalam rangka menjaga kemurnian k ... -
Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-IV/2006, Putusan Nomor 1-2/Puu-XII/2014 Dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015)
DERRIE ADRIANSYAH PUTRA (Universitas Islam Indonesia, 2017-06-01)Kehadiran Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaaaan keakiman yang mandiri dan merdeka. Lebih lanjut keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat dari reformasi yang menuntut adanya pengawasan eksternal yang ... -
Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-iv/2006, Putusan Nomor 1-2/Puu-xii/2014 dan Putusan Nomor 43/Puu-xiii/2015)
Putra, Derrie Adriansyah (Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Kehadiran Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaaaan keakiman yang mandiri dan merdeka. Lebih lanjut keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat dari reformasi yang menuntut adanya pengawasan eksternal ...