Search
Now showing items 71-80 of 154
PROBLEM KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015)
Pengawasan KJKS BMT yang di atur dalam dalam Undang-undang keuangan mikro no 1 tahun 2013 serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro,menimbulkan tumpang tidih dalam sistem pengawasan ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-12-11)
Tanggung jawab Maskapai Penerbangan terhadap penumpang bisa dianalisis dari
dua persepektif yakni persperktif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang Penerbangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya ...
DOKTRIN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS SEBAGAI PEMBELAAN DEBITOR UNTUK TIDAK DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS TELKOMSEL)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-19)
Hukum Kepailitan mensyaratkan terpenuhinya pembuktian sederhana,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU. Keberadaan utang debitor merupakan salah satu syarat
utama ...
PERALIHAN STATUS DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-27)
Berduscrkan Pasal200 ayat (3) ddam Undang-Undang Nomor 32 Tah-in
2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Desa di kubupatehta seccra
bert~hupd apat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahun sesuai usul
drrn ...
PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEDOMAN PERILAKU HAKIM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09)
Tuntutan reformasi dibidang peradilan agar berjalan baik sehingga
dibentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga yang independen dikeluhkan oleh
masyarakat yang merasa tidak ditanggapi oleh lembaga pengawasan koode etik
dna ...
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-08-06)
Semenjak pertama kali Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa
Perbankan Syariah sampai pada hari ini, sengketa Perbankan Syariah yang
ditangani oleh Pengadilan Agama relatif sedikit. Seperti di Pengadilan Agama
Bantul ...
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONSEPSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-03-12)
Penelitian hukurn ini bertujuan untuk mengetahui keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta menurut konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca amandemen
UUD 1945 dalarn pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. ...
STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
(Universitas Islam Indonesia, 2015-06-19)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi hukum dalam
meningkatkan pajak bumi dan bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru serta untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan ...
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-07-10)
Penelitian ini mengenai pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti
dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan
negara yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih ...